Pemerintah Spanyol resmi menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes terhadap serangan militer Israel di Iran dan Gaza. Keputusan tersebut diumumkan pemerintah Spanyol setelah melalui pembahasan dalam rapat Dewan Menteri pada 10 Maret 2026.
Atas usulan Menteri Luar Negeri, Uni Eropa dan Kerja Sama, dan setelah pertimbangan oleh Dewan Menteri pada pertemuannya tanggal 10 Maret 2026, dengan ini saya memerintahkan pengakhiran penunjukan Ibu Ana María Sálomon Pérez sebagai Duta Besar Spanyol untuk Negara Israel,”
demikian bunyi pengumuman tersebut dilansir Al Jazeera, Kamis, 12 Maret 2026.
Selama ini, Spanyol dikenal sebagai salah satu negara di Uni Eropa yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza.
Pemerintah Madrid juga menyoroti konflik terbaru yang melibatkan Israel dan Iran, yang menurut mereka berpotensi memperluas ketegangan di kawasan Timur Tengah. Langkah penarikan duta besar ini dinilai sebagai bentuk sikap politik Spanyol terhadap perkembangan konflik tersebut.
Setelah penarikan duta besar tersebut, Kedutaan Besar Spanyol di Israel tidak akan kosong. Diplomat senior akan ditunjuk sebagai kuasa usaha untuk memimpin perwakilan diplomatik Spanyol di negara tersebut sementara waktu.
Langkah ini biasa dilakukan dalam hubungan diplomatik ketika suatu negara ingin menunjukkan protes tanpa sepenuhnya memutus hubungan diplomatik.
Perdana Menteri Spanyol Kecam Serangan ke Iran
Perdana Menteri Pedro Sánchez termasuk salah satu pemimpin Eropa yang secara terbuka mengkritik serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Sanchez menyebut serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan menegaskan bahwa sikap pemerintah Spanyol menolak perang. Ia menyatakan bahwa posisi Madrid secara tegas adalah “tidak untuk perang”.
Selain kritik diplomatik, pemerintah Spanyol juga telah mengambil langkah kebijakan terhadap Israel sebelumnya. Pada Oktober lalu, parlemen Spanyol menyetujui undang-undang embargo senjata total terhadap Israel.
Kebijakan tersebut secara permanen melarang penjualan senjata, teknologi dwiguna, serta berbagai peralatan militer kepada Israel sebagai respons terhadap konflik di Gaza.
