Mayoritas para ahli ekonomi tidak yakin, pemerintah mampu mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa mengorbankan kualitas belanja.
Hal ini termuat dalam Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI Semester I 2026.
Sebagian besar ahli menyatakan kurang yakin bahwa pemerintah dapat mempertahankan defisit fiskal dalam batas target sambil mempertahankan kualitas pengeluaran,”
tulis laporan tersebut dikutip Selasa, 17 Maret 2026.
Adapun sebanyak 46 responden melaporkan sedikit kurang percaya pemerintah mampu mempertahankan defisit fiskal sambil mempertahankan kualitas pengeluaran. Sementara 21 responden menyatakan sama sekali tidak percaya.
Artinya 67 dari 85 responden memiliki penilaian negatif terhadap kemampuan pemerintah untuk mencapai kedua tujuan tersebut secara bersamaan,”
jelasnya.
Sedangkan sebagian kecil responden mengambil posisi netral. Sebanyak 12 responden menyatakan tingkat keyakinan netral, menunjukkan adanya ketidakpastian terkait kemampuan manajemen fiskal pemerintah dalam kondisi saat ini. Kemudian lima responden menyatakan sedikit yakin, dan satu responden menyatakan sangat yakin
Hanya sejumlah kecil responden yang menyatakan keyakinan terhadap kemampuan pemerintah untuk mencapai target defisit tanpa mengorbankan kualitas pengeluaran,”
tuturnya.
Di samping itu, survei LPEM UI menunjukkan bahwa sebagian besar ahli menilai kualitas pengeluaran pemerintah tidak memadai untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah.
38 responden menilai kualitasnya sangat rendah, sementara 32 responden menilai rendah. Artinya 70 dari 85 responden memiliki penilaian negatif terhadap efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,”
jelasnya.
Dari hasil survei, hanya sejumlah kecil responden yang memberikan penilaian netral atau positif. Sebanyak delapan responden menilai kualitas pengeluaran sebagai netral, lima responden menilai sebagai tinggi, dan dua responden sebagai sangat tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa relatif sedikit ahli yang percaya bahwa alokasi pengeluaran saat ini secara efektif mendukung ekspansi ekonomi jangka panjang,”
imbuhnya.
Prabowo Klaim Tak Ada Rencana Ubah Aturan Defisit
Sebelumnya, terdapat isu bahwa pemerintah berencana melakukan pelebaran batas defisit APBN imbas perang di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan batas defisit tersebut, kecuali jika Indonesia menghadapi situasi darurat yang sangat besar.
Batas defisit adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan tersebut kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,”
ujar Prabowo dalam keterangannya.
Kepala Negara ini mengatakan, salah satu faktor yang memungkinkan adanya pelonggaran defisit secara jangka pendek adalah jika harga minyak mentah dunia melonjak tinggi dalam waktu lama, akibat eskalasi perang di Timur Tengah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran Kementerian Lembaga (K/L).
Namun, pemerintah tidak akan memangkas anggaran program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Program unggulan tidak ada yang diubah, semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,”
ujar Airlangga di Kantornya.
