Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian nyata seiring lonjakan harga minyak global akibat eskalasi konflik AS–Israel vs Iran yang juga memicu gangguan di Selat Hormuz. Dalam situasi ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: menghemat anggaran tanpa mengguncang daya beli masyarakat.
Kepala Ekonom PT Bank Permata, Josua Pardede, menilai langkah paling aman adalah memangkas belanja pemerintah yang tidak produktif, alih-alih mengorbankan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga saat ini masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Hal itu tercermin dari penjualan ritel Februari 2026 yang diperkirakan tumbuh 6,9 persen secara tahunan dan 4,4 persen secara bulanan, serta tingkat keyakinan konsumen yang tetap optimistis.
Penghematan jangan diarahkan ke pos yang langsung memukul rumah tangga dan layanan dasar,”
ujar Josua melalui pesan singkatnya kepada owrite, Kamis, 26 Maret 2026.
WFH Bukan Solusi Utama
Sementara itu, Pemerintah memang tengah menyiapkan skema kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan pasca-Lebaran untuk ASN hingga sektor swasta. Namun, menurut Josua, kebijakan ini hanya berdampak terbatas terhadap penghematan fiskal.
Per akhir Februari 2026, beban subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp51,5 triliun. Kementerian Keuangan mencatat tekanan ini dipicu oleh lonjakan harga minyak, pelemahan rupiah, serta tingginya konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.
WFH hanya menekan sedikit sisi volume, terutama perjalanan harian. Ada manfaat, tapi tidak signifikan untuk APBN,”
jelasnya.
Program MBG Jangan Dipangkas Drastis
Kemudian, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kata Josua, dinilai tidak boleh dipotong secara drastis meski menyedot anggaran besar. Hingga 9 Maret 2026, realisasi program ini telah mencapai Rp44 triliun dengan lebih dari 61 juta penerima.
Josua mengingatkan, pemangkasan mendadak berisiko menekan ekonomi riil karena berdampak pada rantai pasok, mulai dari dapur layanan hingga pemasok lokal.
Sebagai solusi, ia menyarankan pemerintah menata ulang laju ekspansi program, dengan fokus pada wilayah dengan angka stunting tinggi dan kelompok paling rentan.
Yang lebih rasional adalah memperlambat perluasan, bukan menghentikan secara signifikan,”
tegasnya.
Pangkas Belanja Tak Produktif, Benahi Subsidi
Lalu, di tengah tekanan global, Josua menekankan bahwa efisiensi belanja negara harus menjadi prioritas utama. Belanja yang tidak produktif dinilai sebagai ruang paling aman untuk dipangkas tanpa merusak pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan agar belanja yang menyokong layanan publik—seperti transfer ke daerah—tidak ikut terdampak. Pasalnya, anggaran tersebut menopang jutaan ASN daerah, puluhan juta siswa penerima bantuan pendidikan, serta ratusan ribu tenaga pendidik.
Di sisi lain, reformasi subsidi energi menjadi kunci. Jika pemerintah memilih menahan harga BBM, maka subsidi harus lebih tepat sasaran.
Subsidi seharusnya difokuskan ke angkutan umum, logistik, nelayan, petani, UMKM, dan rumah tangga rentan—bukan kelompok mampu,”
jelas Josua.
Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat penerimaan negara dengan memanfaatkan lonjakan harga komoditas, termasuk melalui kajian pajak ekspor batu bara.
Strategi Kombinasi Jadi Kunci
Secara keseluruhan, Josua menilai strategi paling ideal adalah kombinasi kebijakan: memangkas belanja tidak produktif, memperbaiki ketepatan subsidi energi, dan menjadikan WFH hanya sebagai langkah tambahan.
Dengan kombinasi ini, tekanan fiskal bisa diredam tanpa mengorbankan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,”
pungkasnya.
