Pemerintah menetapkan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah selama lima hari dalam seminggu. Namun, penyaluran MBG lima hari akan dikecualikan untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan untuk daerah 3T dan wilayah dengan persentase stunting tinggi kebijakan khusus diterapkan, yakni MBG tetap disalurkan pada hari Sabtu untuk memastikan asupan gizi anak tetap terpenuhi.
Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,”
ujar Dadan dalam keterangannya Senin, 30 Maret 2026.
Dadan menekankan, pentingnya pendataan cermat untuk menentukan daerah-daerah yang berhak menerima kebijakan khusus ini. Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Kementerian Kesehatan RI menjadi acuan dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi gizi, khususnya di wilayah Timur Indonesia.
Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,”
jelasnya.
Adapun pendataan ini mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting masing-masing wilayah. Ia menyebut, provinsi di wilayah Timur, Sumatera, dan Papua menjadi contoh daerah prioritas karena angka stunting yang masih tinggi.
Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,”
katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, BGN menyiapkan efisiensi pada Program MBG dengan mengurangi jumlah hari penyaluran dari enam hari menjadi lima hari. Negara diperkirakan akan hemat sebesar Rp40 triliun per tahun.
Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh yang dia bilang aja (Kepala BGN) Rp40 triliun hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih. Tapi bukan saya memotong ya, emang dia melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,”
ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Diketahui, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah ini merupakan respons atas konflik yang terjadi di Timur Tengah. Sebab, konflik tersebut telah membuat harga minyak dunia melonjak tinggi dan berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
