Kementerian Pekerjaan Umum berencana memperkuat kemandirian infrastruktur nasional. Salah satunya dengan mendorong swasembada aspal buton.
Hari ini masih sekitar 4 persen (penggunaan Aspal Buton) dari total kebutuhan nasional. Untuk itu, kami akan mendorong pemanfaatan kemudahan lokal melalui penggunaan aspal buton dalam konstruksi jalan nasional hingga mencapai minimal 30 persen,”
kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis, 2 April 2026.
Upaya ini sebagai mitigasi terhadap fluktuasi harga material akibat rantai pasok global yang terganggu oleh peperangan dan polarisasi geopolitik.
Kondisi ini memberi pesan yang jelas bahwa ketergantungan adalah sebuah risiko dalam keamanan nasional, risiko yang harus kami kelola dengan sangat disiplin agar cost teredam,”
jelas Dody.
Kebijakan swasembada aspal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menuntut kemandirian ekonomi. Demi mencapai kesejahteraan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada pihak luar.
Pemerintah akan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan memperkuat kemandirian nasional dalam berbagai sektor.
Inisiatif ini juga merupakan implementasi dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang mulai berlaku pada 1 April 2026–kebijakan ini berfokus pada efisiensi fiskal, perubahan pola pikir, dan cara kerja birokrasi, terutama dalam merespons dinamika energi global.
Merujuk data Kementerian Pekerjaan Umum, kebutuhan aspal nasional saat ini sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan melonjak menjadi 1,5 juta ton pada tahun-tahun berikutnya. Sayangnya, pemenuhan kuota tersebut masih bergantung kepada pihak asing.
Misalnya impor, hampir 80 persen kebutuhan aspal nasional masih bergantung pada aspal berbasis minyak bumi. Kemudian, perihal penggunaan aspal buton saat ini hanya kisaran 4 persen dari total kebutuhan dalam negeri.
Kalau aspal buton ini bisa dipakai oleh negara lain, kenapa Indonesia tidak bisa memakai sendiri?”
ujar Dody.
