Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI M. Qodari mengatakan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak abu Gunung Anak Krakatau sebelum memutuskan kebijakan di sektor pendidikan.
Namun, beralih ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat menjadi opsi bagi daerah dengan kondisi polusi mencapai tingkat berbahaya.
“Apabila memang memenuhi atau sampai pada kriteria yang sudah berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah (setempat) untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online,”
ujar Qodari, dalam konferensi pers Update Situasi Terkini Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu, 6 September 2026.
Ia bilang pemerintah masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan otoritas terkait.
Masih Pantau
Penerapan PJJ tidak serta-merta berlaku untuk seluruh sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di masing-masing wilayah sebelum menentukan langkah.
Hal ini karena dampak abu vulkanik dan tingkat polusi dapat berbeda di masing-masing area. Maka, pemerintah daerah dapat memiliki mengambil kebijakan pembelajaran sesuai kondisi wilayah dan indikator polusi yang terjadi.
Pemerintah juga masih mengumpulkan informasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sebelum memastikan kebijakan.
Qodari menyatakan pihaknya tengah menyiapkan konferensi pers lanjutan untuk menginformasikan kebijakan pendidikan di tengah kondisi tersebut. Dengan demikian, belum ada keputusan penerapan PJJ.
