Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total pendapatan dari hasil kerja (labor income) penduduk Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.
Kondisi tersebut memicu defisit siklus hidup senilai Rp1.083,9 triliun pada tahun 2024. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi berkata temuan tersebut berdasar dari laporan statistik eksperimental National Transfer Accounts (NTA) yang disusun pihaknya.
Artinya, total pendapatan yang diperoleh dari bekerja penduduk, belum bisa mencukupi total konsumsi penduduk Indonesia,”
kata Sonny di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin Senin, 6 April 2026.
Guna mengatasi kekurangan, maka ada mekanisme pembiayaan melalui realokasi menurut usia dan transfer antargenerasi (transfer antarindividu di dalam keluarga dan masyarakat). Umpama, nafkah dari orang tua kepada anak, pemberian kepada orang tua, maupun penyaluran zakat melalui Baznas.
Dengan menggunakan instrumen NTA, BPS juga berhasil memetakan dinamika ekonomi penduduk berdasar siklus usia. Titik potong (crossing age) penduduk berubah dari konsumen menjadi produsen yang menghasilkan nilai lebih, yaitu terjadi pada usia 25 dan kembali mengalami penurunan surplus ketika menginjak usia 60.
Rincian capaian konsumsi dan pendapatan berdasarkan rentang usia:
- Puncak konsumsi per kapita: Usia 17 tahun;
- Defisit tertinggi: Usia 16 tahun;
- Titik potong masuk usia produktif (surplus): Usia 25 tahun;
- Puncak pendapatan per kapita: Usia 39 tahun;
- Surplus tertinggi: Usia 42 tahun;
- Kembali mengalami defisit: Usia 60 tahun ke atas.
Sonny berujar, secara agregat terdapat defisit sangat besar pada kelompok usia muda, yang mencapai Rp3.482 triliun. Defisit tersebut saat ini ditopang oleh kelom usia produktif yang menghasilkan surplus Rp3.056 triliun.
Ketimpangan defisit usia muda dan surplus usia produktif menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada tahun 2025, proporsi penduduk lansia diproyeksikan melampaui 10 persen. Maka, peningkatan kapasitas pekerja menjadi kunci agar surplus usia produktif dapat menutupi defisit.
NTA merupakan metode internasional untuk mengukur aliran sumber daya ekonomi antar kelompok usia, sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan berbasis siklus hidup dan keadilan antargenerasi. Melalui pendekatan tersebut, analisis NTA diharapkan menjadi kompas baru bagi pemerintah dalam memetakan aliran sumber daya ekonomi lintas usia.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki berkata buku berbasis NTA yang diluncurkan hari ini, hadir sebagai alat analisis lebih mendalam.
Jika selama ini berbicara bonus demografi hanya berdasarkan jumlah anak, usia produktif, dan lansia melalui batasan usia yang sederhana (cut-off), maka melalui NTA kami dapat mengetahui produktivitas riil dari kelompok usia tersebut,”
kata Maliki.
Pemerintah mencatat Indonesia kini memasuki fase penurunan laju pertumbuhan penduduk, dengan proporsi lansia yang terus meningkat. Alih-alih memandang lansia sebagai beban, pemerintah mulai mengoptimalkan potensi silver dividend melalui penguatan silver economy, termasuk pengembangan layanan kesehatan, hunian ramah lansia, serta teknologi pendukung.
Di sisi lain, isu ekonomi perawatan (care economy) juga mendapat perhatian serius, mengingat beban perawatan anak dan lansia selama ini belum terbagi secara proporsional dan cenderung ditanggung oleh perempuan, yang berujung pada kemiskinan waktu (time poverty).
Kolaborasi lintas sektor penting dalam merespons dinamika transisi demografi Indonesia.
Terpenting adalah sistem pendukung. NTA ini diharapkan bisa menjadi alat bagi kami untuk menyusun kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan aging population,”
ucap Maliki.
