Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, angkat suara terkait potensi peralihan (shifting) konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari nonsubsidi ke subsidi, di tengah kenaikan harga BBM beroktan tinggi.
Menurut Bahlil, BBM subsidi harus tetap diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, sambil mengingatkan agar kelompok mampu, termasuk pejabat negara, tidak ikut ‘turun kelas’ untuk menggunakan BBM subsidi hanya karena harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan harga.
BBM subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya (Menteri), Dirjen, Wamen, karena harga RON 98 naik, tiba-tiba masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak rakyat. Apa nggak malu kita?”
kata Bahlil kepada wartawan di kantornya, di Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya konsumsi BBM subsidi akibat harga BBM nonsubsidi yang melonjak.
Sementara itu, mengenai pengawasan, Bahlil menyebut pemerintah telah menyiapkan skema yang ketat.
50 liter itu tangki sudah penuh, sudah bisa jalan ratusan kilometer. Kecuali memang ada maksud lain isi lebih dari itu,”
ujarnya.
Namun, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan logistik seperti truk pengangkut bahan pokok dan kebutuhan penting lainnya. Sementara itu, kendaraan roda dua hingga kini belum dikenakan pembatasan volume pembelian.
Kalau motor sampai sekarang mau isi berapa saja tidak apa-apa,”
ujar Bahlil.
Sementara itu, terkait celah praktik penyalahgunaan BBM nonsubsidi, seperti pembelian berulang menggunakan jerigen atau kendaraan yang dimodifikasi. Bahlil menekankan pentingnya kesadaran masyarakat.
Pengawasan itu ada, tetapi yang terpenting adalah keinsafan dari diri kita. Masa harus diawasi terus? Kasihan rakyat kita,”
pungkasnya.
