Rencana Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk “bersih-bersih” di internal kementeriannya merupakan upaya positif pemerintah.
Namun, Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Centre Julius Ibrani memberikan catatan untuk pembersihan institusi tersebut.
Pertama, sebagai menteri tidak boleh hanya melontarkan pernyataan yang dimaknai sebagai sinyalemen saja. Menteri memiliki kekuasaan penuh, kewenangan mutlak untuk mengevaluasi menyeluruh, holistik, dan spesifik terhadap kinerja institusinya,”
kata Julius, Jumat, 10 April 2026.
Evaluasi terhadap sistem, yaitu berkaitan dengan regulasi yang disempurnakan, kompetensi dan kapasitas pejabat, serta standar target yang telah ditetapkan oleh presiden. Hal tersebut penting dilakukan secara maksimal agar rencana “pembersihan” turut optimal.
Dody harus beranjak dari sekadar menyatakan niat menjadi perbaikan tata kelola atau by system. Seluruh evaluasi tersebut harus menjawab indikator utama tujuan, terutama di tengah sorotan publik terhadap banyak proyek infrastruktur yang bermasalah atau mangkrak.
Kedua, apa indikatornya? Apa yang hendak dikejar dari evaluasi ini? Jangan evaluasi didasarkan pada pernyataan yang kemudian viral dan menjadi banyak pertanyaan. Publik juga melihat kinerja dari Kementerian PU. Berapa banyak infrastruktur yang dibangun, apakah semuanya jadi, semuanya lancar, atau bermasalah?”
ucap Julius.
Julius pun memaparkan dua fokus evaluasi agar tidak terjadi preseden buruk dari kementerian tersebut:
- Evaluasi berbasis sistem (by system): Menteri PU harus menjabarkan upaya konkret perbaikan regulasi, sistem kinerja, standar operasional prosedur. Libatkan pihak independen yang berkompetensi dalam proses ini;
- Evaluasi berbasis individu (by person): Menteri mengukur kapasitas, kompetensi, dan performa pejabat internal kementeriannya. Tujuannya guna memastikan keberhasilan atau kegagalan proyek yang disebabkan oleh individu tertentu.
Kalau ada evaluasi, semua berbasis hasil asesmen, hasil evaluasi yang objektif dan independen, kemudian (hasilnya) dapat dipublikasikan. Laksanakan dengan baik sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas, juga dalam mekanisme evaluasi tersebut tidak hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut,”
terang Julius.
Salah satu hal pemicu “bersih-bersih” Dody kalah keberadaan deep state alias “kekuasaan bayangan” di dalam Kementerian PU. Dia mengatakan akan menggunakan wewenangnya untuk melakukan audit secara internal.
Upaya pertama yang sudah ia lakukan guna mengamankan anggaran kementeriannya agar tidak dikorupsi ialah melakukan rotasi jabatan. Dody pun menyinggung kebiasaan penyelewengan anggaran di yang kini menjadi pekerjaan rumahnya untuk dibenahi.
Aliran itu sudah biasa, kebiasaan yang tidak boleh dilanjutkan dan tidak seharusnya lagi dikerjakan,” kata Dody, 29 Maret 2026, di Solo, Jawa Tengah.
