Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali memantik kekhawatiran atas efek berantai yang menjalar jauh melampaui sektor transportasi.
Kebijakan yang kerap dipandang sebagai penyesuaian fiskal semata, dalam praktiknya menjelma menjadi ‘peluang’ tekanan inflasi yang menyentuh hampir seluruh sendi aktivitas ekonomi.
Biaya distribusi melonjak, ongkos logistik merangkak naik, dan harga barang di tingkat konsumen perlahan terdorong tanpa banyak disadari.
Dampak paling terasa pada kelompok rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah serta pelaku UMKM yang sangat bergantung pada stabilitas harga.
Kenaikan BBM nonsubsidi tidak hanya menambah ongkos perjalanan, tetapi merembet ke harga bahan baku seperti minyak goreng, cabai, plastik kemasan, hingga kebutuhan pokok lain yang memerlukan distribusi berlapis dari produsen ke pasar.
Setiap kenaikan ongkos di rantai distribusi pada akhirnya diterjemahkan menjadi harga jual yang lebih tinggi di etalase.
Dalam situasi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, tekanan harga tersebut berpotensi memperlemah konsumsi domestik, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Efek domino dari kebijakan energi menunjukkan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi bukan sekadar isu energi, melainkan persoalan sosial-ekonomi yang langsung menyentuh dapur masyarakat.
Kenaikan Biasa atau Kenaikan Ekspektasi Inflasi
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, justru mempertanyakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, apakah ini hanya kenaikan biasa, atau justru awal dari kenaikan ekspektasi inflasi yang akan menekan daya beli, mengganggu usaha, dan menahan pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaan ini penting karena BBM adalah urat nadi mobilitas, distribusi, dan produksi. Ketika harga energi naik tajam, yang terguncang bukan hanya pengguna kendaraan, tetapi juga ongkos angkut, harga barang, biaya usaha, dan rasa aman masyarakat terhadap kondisi ekonomi beberapa bulan ke depan,”
kata Achmad pada owrite, Selasa, 28 April 2026.
Diketahui, per 18 April 2026, lonjakan harga terjadi pada beberapa jenis BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Pertamax Green, Pertalite, dan BioSolar tidak berubah.
Di sinilah, menurut Achmad, persoalan harus dibaca lebih dalam. Kenaikan paling tajam justru terjadi pada BBM yang terkait dengan kendaraan operasional dan distribusi. Artinya, dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi bisa menjalar ke seluruh rantai ekonomi.
Bahaya terbesar dari kenaikan ini bukan hanya inflasi hari ini, melainkan ekspektasi inflasi besok. Dalam ekonomi, yang sering lebih cepat bergerak bukan harga, melainkan kekhawatiran bahwa harga akan segera naik. Ketika pelaku usaha melihat biaya logistik melonjak, mereka akan mulai menghitung ulang harga jual. Ketika pedagang memperkirakan ongkos distribusi naik, mereka akan bersiap menaikkan harga,”
ujar Achmad.
Lebih jauh, ketika rumah tangga merasa pengeluaran akan makin berat, mereka mulai menahan konsumsi. Kondisi ini, menurutnya, seperti api kecil di dapur. Bila dijaga, ia tetap berguna. Tetapi bila menyambar ke kain dan kayu, ia berubah menjadi kebakaran.
Kenaikan BBM adalah api kecil itu. Sementara ekspektasi inflasi adalah angin yang bisa membesarkannya. Sekali masyarakat percaya bahwa harga harga akan naik, maka tekanan ekonomi tidak lagi bersifat teknis, tetapi psikologis. Dan tekanan psikologis sering kali mempercepat kenaikan harga riil di lapangan,”
bebernya.
Banyak yang mungkin beranggapan dampaknya terbatas karena BBM subsidi tidak naik. Pandangan ini, kata Achmad, justru keliru karena perekonomian bekerja sebagai satu jaringan. Jika biaya kendaraan distribusi naik, maka biaya pengiriman barang ikut naik.
Bila ongkos pengiriman naik, harga bahan pokok, kebutuhan harian, dan jasa juga akan terdorong. Jadi, walaupun tidak semua orang membeli BBM nonsubsidi itu secara langsung, mereka tetap akan terkena dampaknya melalui harga barang dan jasa yang mereka konsumsi,”
jelasnya.
Dampak ke Rumah Tangga dan UMKM
Ekonom itu pun membenarkan bahwa kenaikan BBM akan berdampak kuat pada rumah tangga. Kenaikan ekspektasi inflasi akan membuat keluarga lebih berhati-hati membelanjakan uangnya, dengan mulai mengurangi belanja sekunder, menunda kebutuhan tertentu, bahkan memangkas tabungan.
Kata Achmad, ini adalah bentuk penurunan kesejahteraan yang sering tidak langsung terlihat dalam statistik, tetapi sangat nyata di kehidupan sehari hari. UMKM pun menghadapi tekanan serupa, dengan usaha kecil hidup dari margin yang tipis.
Saat ongkos distribusi naik, mereka terjepit. Jika harga jual dinaikkan, pembeli bisa berkurang. Jika harga ditahan, keuntungan menyusut. Dalam situasi seperti ini, banyak pelaku usaha akan memilih bertahan, menunda ekspansi, bahkan mengurangi aktivitas usahanya. Ini membuat ekonomi kehilangan tenaga dari bawah,”
tekan Achmad.
Ia pun menegaskan kenaikan BBM nonsubsidi seharusnya dibaca sebagai ancaman serius terhadap stabilitas harga. Dengan inflasi yang sebelumnya sudah berada pada level cukup tinggi, kenaikan ini berpotensi mendorong inflasi ke kisaran yang lebih tinggi pada bulan bulan berikutnya. Risiko utamanya adalah inflasi dorongan biaya, terutama dari logistik dan distribusi.
Bila ekspektasi inflasi tidak dikelola, pelaku usaha dapat menaikkan harga lebih cepat sebagai langkah antisipasi. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat besar, tetapi sifatnya menggerus.
Konsumsi rumah tangga bisa melambat karena masyarakat lebih hati-hati. Dunia usaha menunda keberanian mengambil risiko. UMKM menahan ekspansi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, tetapi dengan kualitas yang melemah. Angka makro mungkin masih tampak stabil, namun denyut ekonomi di tingkat rumah tangga dan usaha kecil terasa semakin sempit,”
tegasnya.
Menurut Achmad, pemerintah juga tidak cukup hanya menjelaskan alasan kenaikan harga. Negara, seharusnya dapat mengelola harapan publik. Komunikasi yang jernih sangat penting agar masyarakat tidak hidup dalam ketidakpastian.
Pemerintah juga perlu menjaga agar sektor logistik dan distribusi kebutuhan pokok tidak menjadi saluran utama rambatan inflasi. Bila tidak, kenaikan BBM nonsubsidi akan cepat berubah menjadi kenaikan harga yang lebih luas.
Pada akhirnya, yang harus diwaspadai dari kenaikan BBM non subsidi per 18 April bukan semata harga di pompa bensin, melainkan keyakinan publik bahwa harga harga lain akan ikut naik. Ketika ekspektasi inflasi sudah meningkat, ekonomi bergerak dalam suasana cemas. Dan ekonomi yang dipenuhi kecemasan akan sulit tumbuh dengan sehat. Oleh Karena itu, alarm ini tidak boleh diremehkan,”
bebernya.
Pedagang Serba Salah
Keluhan mengenai kenaikan barang-barang kebutuhan pokok juga tergambar jelas saat owrite mewawancarai para pedagang kecil di lapangan.
Gak dinaikin (harganya) tapi dikurangin dikit (porsinya), mau dinaikin gimana orang-orang gak punya duit,”
ujar seorang penjual nasi uduk di Jakarta Barat.
Ia mengaku porsi dagangannya kini perlahan diperkecil karena harga bahan terus naik, sementara pembeli semakin sensitif terhadap kenaikan harga.
Pedagang nasi goreng di Jakarta Barat juga merasakan tekanan yang sama, terutama dari sisi kemasan dan bahan baku.
Plastik mah bukan naik, tapi ganti harga. Dari yang 14 ribu jadi Rp26 ribu – Rp28 ribu. Minyak Kita juga udah gak ada, udah langka, gak ada yang jual. Nasi goreng terpaksa saya naikin Rp1.000 jadi Rp16.000, kalau gak kaya gini gak kekejar saya untungnya,”
tuturnya.
Ia menyebut, kenaikan bukan lagi pilihan, melainkan keterpaksaan agar usahanya tetap berjalan.
Di Tangerang, pedagang risoles memilih bertahan dengan harga lama meski keuntungan kian menipis.
Semuanya naik, saya juga bingung ini gimana jualnya. Mau dinaikin takut pada kabur pelanggan saya, jadi ya sudah jual harga biasa aja walaupun untungnya nipis banget,”
keluhnya.
Dalam situasi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, tekanan harga tersebut berpotensi memperlemah konsumsi domestik, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Efek domino dari kebijakan energi ini menunjukkan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi bukan sekadar isu energi, melainkan persoalan sosial-ekonomi yang langsung menyentuh dapur masyarakat.
