Dalam kesempatan berbeda, menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas) kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak serta-merta mendorong lonjakan harga pangan, karena pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi, yang diklaim dapat menjaga biaya distribusi agar tetap terkendali sepanjang Ramadan hingga pasca Idulfitri 2026.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi oleh biaya distribusi, dan selama tarif angkutan tidak mengalami kenaikan akibat terjaganya BBM bersubsidi, maka tekanan harga dapat ditekan.
Kami sebenarnya sudah rapat dengan teman-teman asosiasi pengelola truk se-Indonesia. Sepanjang BBM bersubsidi tidak dinaikkan, maka tidak ada kenaikan angkutan. Jadi ini kita patut bersyukur kebijakan Bapak Presiden yang tidak menaikkan BBM bersubsidi. Tentu kalau truknya tidak naik, otomatis tidak mempengaruhi harga pangan, relatif masih aman,”
ujar Ketut dalam keterangan resmi di Jakarta, pada 20 April lalu.
Selain itu, ia juga mengklaim bahwa dampak dari terkendalinya biaya distribusi tersebut tercermin pada pergerakan harga pangan yang cenderung stabil tanpa lonjakan signifikan.
Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas yang membandingkan periode bulan puasa 19 Februari 2026–20 Maret 2026 dengan periode pasca Ramadan 21 Maret 2026–18 April 2026, sejumlah komoditas menunjukkan pergerakan yang relatif terkendali.
Beras medium tercatat stabil dari Rp13.383 per kg menjadi Rp13.379 per kg, sementara beras SPHP berada di kisaran Rp12.442–Rp12.444 per kg. Bawang putih juga mengalami penurunan dari Rp38.634 menjadi Rp38.310 per kg, serta cabai merah keriting turun dari Rp44.220 menjadi Rp43.281 per kg.
Sejumlah komoditas lain mengalami fluktuasi harga, namun, kata Ketut, masih dalam batas wajar, seperti telur ayam ras dari Rp31.561 menjadi Rp31.648 per kg dan gula konsumsi dari Rp18.317 menjadi Rp18.618 per kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan harga pangan selama periode tersebut masih berada dalam koridor yang terkendali.
Di sisi lain, komoditas yang masih menjadi perhatian adalah cabai rawit merah yang berada di kisaran Rp75.726 per kg atau sekitar 32 persen di atas HAP, meskipun sudah mulai menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir.
Ketut menjelaskan, bahwa kenaikan pada cabai rawit merah lebih dipengaruhi faktor cuaca yang menghambat proses panen, bukan karena gangguan distribusi.
Memang di awal harga cabai rawit merah sempat tinggi karena faktor cuaca. Saat Ramadan yang kita harapkan kering, justru hujan, sehingga petani tidak bisa memetik cabai meskipun stok sebenarnya tersedia. Ini yang membuat pasokan terganggu dan harga naik. Sekarang harganya masih di kisaran 70 ribuan, tapi trennya sudah menurun dan kami perkirakan akan semakin stabil ke depan,”
jelasnya.
Selain faktor distribusi, pemerintah juga memastikan kondisi pasokan pangan tetap terjaga untuk menopang stabilitas harga. Berbagai intervensi seperti operasi pasar, bantuan pangan, serta penguatan distribusi melalui BUMN pangan terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan harga.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stabilitas harga pangan merupakan mandat langsung yang harus dijaga secara konsisten.
Kestabilan harga pangan pokok strategis bagi masyarakat juga merupakan perintah Presiden. Kita harus tegas, hukum yang menjadi panglima, bukan menteri. Dalam kondisi geopolitik yang memanas, pelaku usaha, khususnya importir, tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan,”
tegas Andi Amran Sulaiman.
Kami sudah panggil seluruh pihak yang terkait impor, tidak boleh ada kenaikan harga yang drastis. Jika ada yang melanggar, tentu akan kami evaluasi, termasuk izin impornya tidak boleh naik harga drastis semua yang tergantung impor dan saya yang tanda tangan,”
imbuhnya.
Kenaikan BBM Kerek Harga Lainnya Naik
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, membantah hal tersebut.
Ia menilai klaim bahwa kenaikan BBM nonsubsidi tidak berdampak pada harga pangan terlalu normatif dan kurang membaca dinamika mikro di lapangan.
Menurut Ronny, dalam struktur distribusi Indonesia yang sangat bergantung pada transportasi darat, BBM merupakan komponen biaya yang “melekat” di hampir seluruh rantai pasok.
Kenaikan harga pada BBM nonsubsidi tentu akan langsung memicu penyesuaian ongkos kirim di tingkat pelaku distribusi.
Klaim bahwa kenaikan BBM nonsubsidi tidak berdampak pada harga pangan itu terlalu normatif. Dalam struktur biaya distribusi kita, BBM itu embedded di hampir seluruh rantai pasok. Begitu harga naik, pelaku distribusi dari sopir truk sampai pedagang grosir akan mulai menyesuaikan ongkos kirim. Kalau di statistik nasional belum terlihat, biasanya karena faktor waktu dan agregasi. Tapi di pasar tradisional, sinyalnya muncul jauh lebih cepat,”
ujarnya kepada owrite.
Ia menjelaskan, adanya lag effect yang kerap disalahpahami publik. Dampak kenaikan BBM, Menurut Ronny, tidak selalu langsung terlihat di harga konsumen, melainkan bergerak bertahap dari biaya logistik ke distributor lalu ke pengecer.
Barang yang cepat rusak seperti sayur dan cabai biasanya paling cepat menyesuaikan karena tidak bisa menunggu stok lama habis. Sementara barang olahan bisa sedikit lebih lambat karena masih menghabiskan stok sebelumnya. Jadi jedanya bisa beberapa hari sampai beberapa minggu tergantung komoditasnya,”
beber Ronny.
Ronny juga menyoroti bahwa kenaikan harga cabai, minyak goreng, hingga plastik kemasan merupakan kombinasi efek langsung dan tidak langsung dari kenaikan biaya energi.
Cabai sangat sensitif terhadap ongkos angkut karena sifatnya perishable. Minyak goreng dan produk olahan terpapar biaya energi di proses produksinya. Sementara plastik kemasan berbasis petrokimia, sehingga kenaikan BBM sering diikuti kenaikan bahan baku turunannya. Ini bukan sekadar BBM mahal lalu ongkir naik, tapi cost-push inflation yang menjalar ke banyak sektor,”
paparnya.
Selain itu, ia menilai saat ini pelaku usaha tidak hanya bereaksi terhadap kenaikan biaya riil, tapi juga terhadap ekspektasi kenaikan lanjutan.
Di tahap awal, pelaku usaha sering menaikkan harga bukan hanya karena biaya sudah naik, tapi karena mereka mengantisipasi kenaikan berikutnya. Ini yang disebut forward-looking pricing behavior. Dalam ekonomi dengan ketidakpastian tinggi, ekspektasi sering mempercepat transmisi inflasi bahkan sebelum biaya riil sepenuhnya terealisasi,”
tambahnya.
Kondisi tersebut, sambung Ronny, yang paling menekan pelaku usaha kecil. Dengan margin tipis dan arus kas terbatas mereka hanya mampu menahan harga dalam waktu sangat singkat.
Mereka mungkin bisa bertahan satu dua minggu dengan mengorbankan margin. Tapi kalau biaya terus naik, pilihannya hanya dua: menaikkan harga atau diam-diam menurunkan kualitas dan kuantitas produk,”
ungkapnya.
Resiko Usaha Tutup
Tidak hanya berhenti pada margin keuntungan semata, Ronny pun mengingatkan adanya risiko terganggunya modal kerja UMKM yang bisa berujung pada berhentinya usaha.
Ini bukan hanya soal inflasi harga, tapi risiko business exit di level mikro. Kalau banyak UMKM tumbang, dampaknya ke penyerapan tenaga kerja juga akan terasa,”
ujarnya.
Ia menambahkan, tekanan terhadap daya beli masyarakat terjadi secara gradual namun kumulatif, menciptakan apa yang ia sebut sebagai “inflasi senyap” bagi kelompok menengah ke bawah.
Kenaikan kecil di banyak komoditas akan terasa perlahan. Tidak langsung kolaps, tapi mengurangi konsumsi sedikit demi sedikit, mulai dari sekunder lalu ke primer. Ini berbahaya karena konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung ekonomi kita,”
jelas Ronny.
Untuk meredam dampak tersebut, Ronny menilai pemerintah perlu bergerak di dua sisi sekaligus, jangka pendek dan struktural.
Dalam jangka pendek, intervensi distribusi sangat krusial untuk menekan biaya logistik, bisa melewati subsidi transportasi terbatas atau operasi pasar yang tepat sasaran. Selain itu, penguatan social safety net harus responsif, bukan hanya reaktif.
