Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan bahwa pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp4 triliun, untuk membangun flyover dan memperbaiki perlintasan sebidang kereta. Nantinya, sumber pendanaan akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai saat ini pembangunan flyover dan perlintasan kereta memang sudah sangat mendesak. Menurutnya, faktor keselamatan dan kenyamanan transportasi publik harus diutamakan.
Ini menurut saya sudah sangat mendesak karena terkait dengan faktor keselamatan juga dan jadi faktor kenyamanan gitu ya dari segi transportasi publik dan itu harusnya diutamakan,”
ujar Bhima saat dihubungi Owrite.id Kamis, 30 April 2026.
Bhima mengatakan, saat ini masyarakat juga sudah bergeser dari perilaku konsumsi ke transportasi umum imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sehingga, kondisi saat ini merupakan momentum agar masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.
Dan ini adalah momentum untuk jor-joran melakukan subsidi, pembenahan di transportasi umum gitu, armadanya diperbanyak, tadi bangun flyover, underpass, di perlintasan kereta,”
terangnya.
Fiskal Terbatas Pajak Orang Kaya Jadi Solusi
Bhima menuturkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa menggunakan berbagai cara untuk mencari sumber penerimaan. Salah satunya, dengan mengenakan pajak kekayaan, untuk orang kaya.
Sebenarnya anggarannya bisa dicari dari berbagai cara, salah satunya bisa dicari misalkan dengan penerapan pajak kekayaan,”
tuturnya.
Berdasarkan hitung-hitungan Celios kata Bhima, pemerintah bisa mengantongi Rp93 triliun per tahun dari pajak kekayaan. Penerimaan itu nantinya bisa digunakan untuk subsidi angkutan publik dan pembangunan fasilitas infrastruktur.
Sebagian bisa digunakan untuk mensubsidi angkutan transportasi publik ataupun pembangunan fasilitas infrastruktur pendukung bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga di daerah-daerah kan masih banyak palang kereta, palang kereta berbahaya juga,”
terangnya.
Dana Kebocoran Sumber Daya Alam
Selain itu, sumber penerimaan untuk mensubsidi transportasi publik bisa didapatkan dari kebocoran-kebocoran sumber daya alam. Kebocoran ini utamanya di sektor migas, serta batu bara.
Jadi, anggaran ini adalah masalah prioritas, memang fiskal terbatas. Tapi kan kalau kita tahu ya karena MBG, karena Kopdes Merah Putih, karena dividen-nya BUMN masuk ke daerah antara gitu. Jadi ada masalah manajemen fiskalnya aja, tapi kalau untuk hal yang kebutuhan publik harusnya jadi prioritas,”
tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, anggaran Rp4 triliun yang disampaikan Prabowo untuk membangun flyover dan memperbaiki perlintasan kereta akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ya, kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),”
ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
