Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Program Pemagangan Dalam Negeri 2026 yang melibatkan 1.000 lulusan SMA sederajat di 67 perusahaan lintas sektor.
Program akan dilaksanakan selama enam bulan yaitu di Mei-Oktober 2026. Hal ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan keterampilan (skill mismatch) dan menekan angka pengangguran di kalangan fresh graduate.
Tujuan Program Magang
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Al Fatih menyatakan program tersebut merupakan langkah realistis dan tepat untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan ibu kota.
Menurutnya, masalah utama dunia kerja di Jakarta bukan hanya kurangnya lowongan, melainkan kesenjangan besar antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja. Banyak perusahaan mengeluhkan waktu adaptasi yang lama sehingga cenderung selektif merekrut lulusan SMA sederajat.
“Karena hari ini persoalan terbesar dunia kerja bukan hanya soal kurangnya lowongan, tetapi juga adanya gap besar antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja,”
kata Al Fatih, pada 13 Mei 2026.
Dalam program ini, Pemprov DKI akan menanggung biaya uang saku dan jaminan sosial peserta. Perusahaan mitra mendapat ruang untuk membentuk SDM siap kerja tanpa langsung menanggung beban biaya pelatihan dan adaptasi awal.
Al Fatih menambahkan, program serupa telah dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan secara nasional. Menurutnya Jakarta sebagai pusat jasa, perdagangan, teknologi, dan industri kreatif, membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik.
“Jakarta sebagai pusat jasa, perdagangan, teknologi, dan industri kreatif tentu membutuhkan pendekatan yang spesifik,”
tuturnya.
Antusiasme Tinggi
Antusiasme masyarakat terhadap program ini tercatat tinggi. Ada lebih dari 10.000 pendaftar dan hanya akan ada sekitar 1.000 orang yang diterima. Al Fatih mendorong peningkatan kuota secara bertahap sambil tetap menjaga kualitas pelatihan dan kesiapan perusahaan mitra.
“Program jangan hanya besar secara angka, tetapi juga efektif dalam hasil,”
ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar program magang tidak berubah menjadi praktik eksploitasi tenaga kerja murah. Setiap perusahaan mitra wajib menyusun kurikulum pelatihan, menyediakan mentor, melakukan evaluasi berkala, serta menetapkan target kompetensi yang terukur.
“Kurikulum pendidikan harus mulai diselaraskan dengan kebutuhan industri sejak awal, termasuk penguatan soft skill, kedisiplinan kerja, komunikasi, digital skill, hingga budaya kerja profesional,”
lanjutnya.
Al Fatih mengungkapkan bahwa, tingkat penyerapan tenaga kerja pasca-magang diklaim bisa mencapai 30–70 persen. Hal ini juga harus dievaluasi secara transparan untuk memastikan efektivitas program.
Selain itu, Al Fatih menyoroti perlunya sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri sejak dini, termasuk penguatan soft skill, disiplin kerja, komunikasi, dan digital skill.
Saat ini program difokuskan pada fresh graduate. Ke depan, ia berharap cakupannya diperluas ke pekerja berpengalaman yang terdampak perubahan industri serta kelompok usia nonproduktif yang masih mampu bekerja.
