Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tidak akan mengubah asumsi nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Meskipun saat ini rupiah sudah mencapai level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS).
Purbaya mengatakan, pergerakan nilai tukar rupiah masih ada dalam skenario yang diantisipasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya. Ia meyakini, nilai tukar rupiah tidak akan bergerak di level ini terlalu lama.
Termasuk rupiah sudah bergeser waktu melakukan simulasi itu. Tapi inget, rupiah tidak akan bergerak di level ini terlalu lama dan tadi kita lihat ada perbaikan sentimen ke pasar obligasi kan dana mulai masuk ke sini,”
ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA Selasa, 19 Mei 2026.
Subsidi BBM Aman

Ia juga memastikan, anggaran untuk subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) masih aman dan bisa dipertahankan hingga akhir tahun. Sebab, pihaknya sudah melakukan simulasi harga minyak dunia di US$100 barel untuk sepanjang 2026.
Dampak pelemahan rupiah terhadap subsidi BBM yang besar adalah harga minyak dunia kalau nggak salah. Waktu kita menghitung melakukan simulasi harga minyak dunia US$100 per barel sepanjang tahun rata-rata itu sudah kita masukkan ke sana, jadi saya nggak harus merubah apa-apa lagi,”
terangnya.
Menurut Purbaya, saat ini pemerintah hanya cukup melakukan penghematan anggaran untuk menekan kondisi saat ini, yang dipicu oleh perang di Timur Tengah.
Melakukan penghematan yang sudah kita pikir cukup untuk keadaan sekarang,”
imbuhnya.
Adapun dalam asumsi makro APBN 2026, disepakati asumsi dasar nilai tukar rupiah ada di kisaran Rp16.200 hingga Rp16.900 per dolar AS, dengan titik tengah atau baseline sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Tantangannya Hanya Harga Minyak Dunia
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan saat ini tantangan utama dari sisi global berasal lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berdampak pada defisit fiskal sebesar Rp6,8 triliun.
Namun, Juda menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
Strategi kita adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dengan disiplin fiskal,”
kata Juda dalam keterangannya.


