Capital Economics ikut mengkritisi pembentukan badan ekspor melalui badan usaha milik negara (BUMN). Perusahaan makroekonomi global itu menilai pembentukan badan ekspor milik negara berisiko menghambat investasi, melemahkan kepercayaan pasar terhadap pemerintah, dan menambah tekanan pada pasar keuangan Indonesia, meski pemerintah mengklaim kebijakan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor komoditas.
Wacana tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan perusahaan perdagangan milik negara, Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang akan bertindak sebagai satu-satunya eksportir berbagai komoditas utama, termasuk minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy.
Perusahaan itu berada di bawah pengawasan dana kekayaan negara Danantara dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Berdasarkan pengaturan baru tersebut, produsen komoditas diwajibkan menjual hasil produksinya kepada DSI yang kemudian akan bernegosiasi langsung dengan pembeli luar negeri.
Ini menandai perubahan besar dari sistem saat ini, di mana produsen dan eksportir dapat bernegosiasi secara independen dengan pembeli asing. Prabowo mengatakan bahwa harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri, menggarisbawahi keinginan pemerintah untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas sektor sumber daya alam Indonesia,”
kata Capital Economics dalam keterangannya, Jumat, 22 Mei 2026.
Dinilai Perkuat Nasionalisme Sumber Daya
Capital Economics menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan nasionalisme sumber daya yang semakin kuat di Indonesia.
Indonesia sebelumnya juga telah melakukan intervensi pasar komoditas melalui larangan ekspor bijih nikel mentah pada era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Kebijakan itu dinilai berhasil mendorong investasi hilirisasi nikel serta meningkatkan ekspor produk turunan berbasis nikel berkat dominasi Indonesia dalam produksi nikel global.
Baru-baru ini, pemerintahan Prabowo juga telah bergerak untuk menyita jutaan hektare lahan dari perusahaan kelapa sawit dan pertambangan, yang semakin meningkatkan peran negara di sektor tersebut,”
ujar Capital Economics.
Tekanan Fiskal dan Risiko Defisit APBN
Capital Economics menilai salah satu motivasi utama pembentukan DSI berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah yang semakin tertekan.
Pemerintah dinilai ingin memperoleh porsi penerimaan yang lebih besar dari ekspor komoditas nasional di tengah kekhawatiran defisit APBN menembus batas 3 persen. Selain itu, kenaikan subsidi energi juga dinilai memperberat tekanan fiskal negara.
Kami terus berpendapat bahwa pemerintah pada akhirnya akan terpaksa menangguhkan atau mengubah aturan fiskal jika tekanan pengeluaran terus meningkat. Meskipun demikian, kebijakan ini membawa risiko yang signifikan,”
tulis Capital Economics.
Investor Mulai Khawatir terhadap Arah Kebijakan RI
Menurut Capital Economics, keterlibatan negara yang semakin besar dalam ekspor komoditas dapat menghambat investasi swasta, terutama jika pelaku usaha khawatir DSI akan membatasi ekspor demi memengaruhi harga global.
Prospek intervensi yang didorong politik di pasar ekspor menambah lapisan ketidakpastian baru bagi investor yang sudah khawatir tentang arah kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo,”
ungkapnya.
Perusahaan riset global itu juga menilai kebijakan ekonomi Indonesia kini semakin mengarah pada intervensi negara dan populisme yang berpotensi membebani pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Bahkan, investor disebut mulai mempertimbangkan kemungkinan MSCI menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market jika persoalan akses pasar dan ketidakpastian kebijakan tidak segera dibenahi.
Rupiah dan Pasar Saham Ikut Tertekan
Kekhawatiran investor itu disebut telah tercermin di pasar keuangan domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun hampir 30 persen sejak awal 2026, sementara premi risiko investasi terus meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia bahkan merespons kondisi tersebut dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps), lebih tinggi dari perkiraan pasar.
Meningkatnya premi risiko juga berkontribusi pada pelemahan rupiah. Pelemahan rupiah kemungkinan tidak akan bertahan lama jika pemerintah terus memperkuat kebijakan intervensinya,”
tutup Capital Economics.
