Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai pelemahan rupiah hingga menembus level psikologis bukan semata-mata dipicu faktor fundamental ekonomi.
Menurutnya, nilai tukar rupiah saat ini bahkan sudah berada di bawah nilai wajarnya (undervalued).
Di tengah pelemahan rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Said mendesak pemerintah dan otoritas moneter segera bergerak bersama untuk meredam gejolak pasar sekaligus memulihkan kepercayaan investor.
“Pelemahan rupiah hari ini menyentuh batas level psikologis dan kemudian pasar keuangan kita khususnya di bursa sekarang IHSG minus sekitar 3,04 persen,”
kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Said, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia. Ia bahkan menilai kurs rupiah saat ini sudah terlalu murah.
“Persoalannya ini bukan sekedar fundamental ekonomi saja karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600,”
ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin dalam.
“Maka saya sangat berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal,”
katanya.
Apa Saja Kekhawatiran
Di sisi lain, Said menilai kekhawatiran investor tidak hanya dipengaruhi pergerakan kurs dan pasar saham. Menurut dia, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting yang saat ini perlu diperkuat pemerintah.
“Yang pertama yang menjadi sorotan daripada investor, bagaimana sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum,”
ujarnya.
Selain itu, ia meminta setiap kebijakan pemerintah dijalankan secara transparan dan akuntabel agar mampu membangun kembali optimisme pasar.
“Yang kedua tata kelola kebijakan. Setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin transparan, akuntabel, dan arahnya tetap pada quick win yang memang dicanangkan oleh Presiden,”
kata Said.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak keluar dari program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden.
Menurutnya, fokus terhadap agenda tersebut menjadi kunci menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor di tengah tekanan ekonomi global.
“Jangan keluar dari quick win karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam APBN kita,”
tegasnya.
