Siapa sih yang nggak kenal Zimbabwe? Mungkin kamu pernah melihat potongan videonya di media sosial tentang negara ini.
- Robert Mugabe dan Besarnya Harapan Rakyat
- Ketika Anggaran Negara Mulai Tertekan
- Reformasi Lahan yang Mengubah Segalanya
- Kritik Muncul, Jual Narasi Perjuangan
- Sanksi dan Kekeringan Memperburuk Keadaan
- Jalan Pintas Bernama Mesin Cetak Uang
- Hiperinflasi Menghancurkan Zimbabwe
- Saat Mata Uang Tak Lagi Dipercaya
Mulai dari uang kertas bernominal miliaran dolar Zimbabwe, cerita harga barang di sana, hingga kisah warga yang harus membawa setumpuk uang hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
Namun yang jarang diketahui, Zimbabwe sebenarnya pernah menjadi salah satu negara paling makmur di Afrika.
Negara ini bahkan dijuluki sebagai “Lumbung Pangan Afrika” karena hasil pertaniannya mampu memasok kebutuhan pangan ke berbagai negara tetangga.
Selain memiliki lahan yang subur, Zimbabwe juga kaya akan sumber daya alam seperti emas, berlian, platinum, kromium, hingga litium.
Pada dekade 1980-an setelah merdeka dari Inggris, ekonomi Zimbabwe tumbuh cukup pesat. Dilansir dari World Finance ekonomi Zimbabwe tumbuh rata-rata 5,2 persen per tahun sepanjang dekade tersebut.
Dalam kurun 12 tahun, lebih dari 500 pusat kesehatan dibangun, sementara jumlah siswa sekolah menengah meningkat hingga 902 persen pada tahun 1980 hingga 1990.
Saat itu, banyak pihak melihat Zimbabwe sebagai salah satu kisah sukses baru di Afrika. Sayangnya, masa keemasan tersebut tidak bertahan lama.
Robert Mugabe dan Besarnya Harapan Rakyat
Nama Robert Mugabe memiliki tempat khusus dalam sejarah Zimbabwe.
Sebelum menjadi pemimpin negara, Mugabe merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan yang memimpin perlawanan terhadap pemerintahan minoritas kulit putih di Rhodesia, nama Zimbabwe sebelum merdeka.
Setelah perang yang berlangsung bertahun-tahun, Zimbabwe resmi merdeka pada 1980. Mugabe kemudian terpilih sebagai perdana menteri pertama negara tersebut.
Bagi banyak warga Zimbabwe saat itu, Mugabe bukan sekadar politisi. Ia adalah simbol kemenangan dan harapan bagi masa depan negara yang baru merdeka.
Pada masa awal pemerintahannya, Mugabe mendapat banyak pujian. Karena pemerintah waktu itu berhasil memperluas akses pendidikan, membangun fasilitas kesehatan, dan meningkatkan berbagai layanan publik. Banyak indikator sosial menunjukkan perbaikan dibandingkan masa kolonial.
Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan Mugabe semakin kuat dan mulai mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan politik Zimbabwe.
Ketika Anggaran Negara Mulai Tertekan
Di balik berbagai keberhasilan pembangunan tersebut, pemerintah menghadapi persoalan yang perlahan mulai menggerogoti ekonomi negara.
Menurut World Finance, belanja negara Zimbabwe terus meningkat, sementara produktivitas ekonomi tidak cukup untuk menopang pengeluaran tersebut. Akibatnya, Zimbabwe mulai mengalami defisit anggaran.
Situasi semakin rumit ketika Zimbabwe mengirim pasukan ke Republik Demokratik Kongo pada 1998.
Berbagai laporan menyebut keterlibatan militer tersebut menguras cadangan devisa dan membebani keuangan negara.
Pada 1999, World Bank dan International Monetary Fund (IMF) menghentikan sejumlah bantuan, karena enggan mendanai keterlibatan militer Zimbabwe dalam konflik tersebut.
Reformasi Lahan yang Mengubah Segalanya
Pada awal 2000-an, pemerintah Zimbabwe meluncurkan program reformasi lahan yang hingga kini masih menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam sejarah negara tersebut.
Tujuan awal kebijakan itu sebenarnya untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan tanah yang merupakan warisan masa kolonial. Karena, selama bertahun-tahun, sebagian besar lahan pertanian produktif dikuasai petani kulit putih.
Pemerintah kemudian mengambil alih ribuan lahan tersebut untuk didistribusikan kembali. Namun pelaksanaannya menuai banyak kritik.
Menurut berbagai laporan yang dirangkum National Geographic Indonesia, sebagian lahan produktif justru diberikan kepada kelompok militer yang tidak memiliki pengalaman mengelola pertanian.
Akibatnya, produksi pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Zimbabwe mengalami penurunan drastis.
Padahal sektor pertanian saat itu menyumbang sekitar 40 persen ekspor negara dan menjadi sumber utama devisa.
Ketika produksi turun, ekspor ikut merosot. Cadangan devisa menyusut, pasokan pangan terganggu, dan penerimaan negara mulai menurun.
Banyak ekonom menilai fase inilah yang menjadi titik balik penting dalam kemerosotan ekonomi Zimbabwe.
Kritik Muncul, Jual Narasi Perjuangan
Memburuknya kondisi ekonomi mulai memicu kritik terhadap pemerintah. Namun Robert Mugabe tetap memiliki pengaruh politik yang sangat besar, karena statusnya sebagai tokoh yang membawa Zimbabwe merdeka.
Menurut sejumlah pengamat politik Afrika, pemerintah Zimbabwe pada masa itu kerap mengaitkan berbagai persoalan yang ada dengan warisan kolonialisme, campur tangan asing, dan tekanan negara-negara Barat.
Narasi tersebut mendapat dukungan dari sebagian masyarakat karena Mugabe masih dipandang sebagai pahlawan kemerdekaan.
Di sisi lain, para kritikus menilai persoalan ekonomi Zimbabwe tidak bisa diselesaikan hanya dengan narasi perjuangan kemerdekaan saja.
Produksi pertanian yang terus menurun, investasi melemah, penerimaan negara berkurang, sementara kebutuhan belanja pemerintah tetap tinggi. Mengakibatkan, tekanan terhadap perekonomian semakin besar dari tahun ke tahun.
Sanksi dan Kekeringan Memperburuk Keadaan
Pada 2002, Zimbabwe menghadapi sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait tuduhan pelanggaran demokrasi dan korupsi politik.
Banyak pakar menyebut sanksi tersebut menjadi salah satu penyebab utama memburuknya ekonomi.
Namun banyak ekonom menilai penyebab krisis tidak hanya berasal dari faktor eksternal. Namun, salah urus ekonomi, korupsi, dan berbagai kebijakan dalam negeri juga ikut berkontribusi terhadap kemerosotan ekonomi negara tersebut.
Di saat yang sama, Zimbabwe juga dilanda kekeringan yang memperburuk kondisi pertanian dan memicu krisis pangan.
National Geographic Indonesia mencatat di 2003 sekitar 70 persen penduduk Zimbabwe hidup di bawah garis kemiskinan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah menghadapi masalah yang semakin serius. Pemasukan negara terus menyusut, sementara kebutuhan belanja tetap berjalan.
Jalan Pintas Bernama Mesin Cetak Uang
Ketika penerimaan negara tidak lagi cukup untuk membiayai pengeluaran, pemerintah dan bank sentral mulai mencetak uang dalam jumlah besar. Keputusan inilah yang kemudian menjadi awal dari bencana ekonomi yang lebih besar.
Pemerintah terus mencetak uang dengan nominal yang semakin besar, mulai dari jutaan hingga ratusan miliar dolar Zimbabwe. Namun uang tersebut hampir tidak memiliki nilai.
Jumlah uang yang beredar meningkat sangat cepat, sementara produksi barang dan jasa justru terus menurun. Akibatnya, harga-harga mulai melonjak dan nilai mata uang Zimbabwe merosot tajam.
Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek justru berubah menjadi masalah yang jauh lebih besar.
Hiperinflasi Menghancurkan Zimbabwe
Puncaknya pada 2008, Mantan Gubernur Reserve Bank of Zimbabwe, Gideon Gono menyebut inflasi sempat mencapai 2,2 juta persen. Sementara Cato Institute memperkirakan pada November 2008 inflasi bulanan Zimbabwe mencapai 79,6 miliar persen.
Dalam kondisi tersebut, harga barang bisa berubah hanya dalam hitungan jam.
Di tengah kondisi tersebut, Mugabe bahkan pernah menyatakan bahwa ekonomi Zimbabwe lebih baik dibanding rata-rata negara Afrika. Pernyataan itu kontras dengan situasi yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Rumah sakit mulai kekurangan obat-obatan. Sekolah kesulitan beroperasi karena guru tidak lagi menerima penghasilan yang memadai. Pasokan listrik dan air bersih terganggu di berbagai wilayah.
Tingkat pengangguran melonjak, sementara jutaan warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Krisis ekonomi akhirnya berubah menjadi krisis kemanusiaan.
Saat Mata Uang Tak Lagi Dipercaya
Untuk menghentikan hiperinflasi, pada tahun 2009 Zimbabwe akhirnya menghentikan penggunaan dolar Zimbabwe.
Pemerintah kemudian mengizinkan penggunaan berbagai mata uang asing, termasuk dolar Amerika Serikat dan rand Afrika Selatan.
Langkah tersebut ternyata cukup efektif untuk menghentikan hiperinflasi yang sebelumnya menghancurkan perekonomian negara.
Meski demikian, dampak krisis masih membekas selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang bagaimana sebuah negara bisa terjerumus ke dalam hiperinflasi ekstrem.
Zimbabwe menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk menjamin kemakmuran sebuah negara.
Zimbabwe memiliki lahan pertanian subur, emas, berlian, platinum, kromium, hingga litium dalam jumlah besar.
Namun berbagai persoalan seperti salah urus kebijakan, korupsi, menurunnya produksi, defisit anggaran, hilangnya kepercayaan investor, hingga pencetakan uang berlebihan membuat fondasi ekonominya runtuh.
Banyak ekonom menjadikan Zimbabwe sebagai contoh bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga pada kualitas tata kelola, kebijakan yang tepat, dan kemampuan pemerintah menghadapi kritik serta memperbaiki kesalahan.
Singkatnya, sebuah negara bisa memiliki segalanya. Namun tanpa pengelolaan yang baik, kekayaan yang melimpah belum tentu cukup untuk menjaga perekonomian tetap berdiri kokoh.
