Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons keluhan dunia industri terkait lonjakan harga gas yang disebut berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bahlil mengatakan bahwa pemerintah akan mencari jalan tengah agar industri tetap mampu beroperasi tanpa terbebani biaya energi yang terlalu tinggi.
Ia pun membeberkan bahwa ketersediaan gas nasional sejauh ini masih dalam kondisi aman. Namun, ia mengakui terdapat penyesuaian harga yang terjadi pada sejumlah sektor industri yang tidak termasuk penerima skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Kalau gas secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT,”
kata Bahlil kepada wartawan usai menghadiri Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juni 2026.
Produksi Gas yang Turun
Menurut Menteri ESDM itu, salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga berasal dari menurunnya produksi gas di sejumlah sumur wilayah Jawa Barat.
Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost. Nah, itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya ditaruh diberikan beban harga yang tinggi,”
ujar Bahlil.
Ia pun menegaskan bahwa pemerintah telah membuka komunikasi dengan pelaku industri maupun perwakilan buruh guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Saat ini, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) juga sedang membahas formula harga yang dinilai paling tepat untuk menjaga daya saing industri.
Aku kan sudah rapat sama mereka sama asosiasi, sama buruh sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan harga,”
tuturnya.
KSPI Khawatir Harga Gas Berdampak ke PHK
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan kekhawatiran terkait dampak tingginya harga gas terhadap keberlangsungan usaha sejumlah perusahaan.
Organisasi buruh itu memperkirakan sekitar 50 ribu pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani.
Prediksi tersebut disampaikan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea setelah menerima aspirasi dari perwakilan perusahaan serta serikat pekerja sektor kimia, energi, dan pertambangan. Dalam pertemuan tersebut, para pelaku industri melaporkan bahwa kenaikan harga gas telah menjadi beban tambahan yang mengancam operasional perusahaan.
KSPSI pun meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna mencegah meluasnya dampak terhadap dunia usaha dan tenaga kerja.
