Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara terkait persoalan pasokan batu bara ke PT PLN (Persero) yang diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya pemadaman listrik bergilir sejak 8 Juni lalu.
Untuk merespons masalah tersebut, Bahlil mengaku telah mengadakan rapat khusus yang melibatkan sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga negara. Pertemuan itu dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, DPR, pimpinan DPR Pak Dasco, saya, Mensesneg, Seskab,”
kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Urai Penyebab Masalah di PLN
Menurut Bahlil, rapat lintas institusi tersebut sengaja ia pimpin sendiri untuk mengurai penyebab utama persoalan yang terjadi di PLN. Ia menilai kondisi saat ini memiliki kemiripan dengan situasi yang pernah terjadi pada 2022.
Kala itu, pemerintah bahkan sempat mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara ekspor batu bara demi memastikan kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri tetap terjaga.
Kita mau bedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN. Karena PLN di tahun 2022, juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara. Saya mau tanya sebenarnya apa sih, akhirnya aku pimpin rapat, Bos,”
bebernya.
Sebelumnya, Bahlil juga memaparkan sejumlah data yang menurutnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan pasokan batu bara. Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN melalui skema domestic market obligation (DMO) mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun.
Mengacu pada RKAB
Sementara berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan sekitar 180-190 juta metrik ton batu bara. Dari jumlah tersebut, sekitar 160-170 juta ton telah terverifikasi dan dinyatakan siap dipenuhi.
Bahlil menambahkan, hingga Juni 2026 PLN telah mengamankan kontrak pasokan batu bara sebesar 134 juta metrik ton. Dalam beberapa hari terakhir, angka itu bahkan bertambah menjadi 141 juta metrik ton.
Dengan kebutuhan tahunan sebesar 154 juta metrik ton dan kontrak yang telah mencapai 141 juta metrik ton, Bahlil mempertanyakan alasan stok batu bara bisa mengalami gangguan pada pertengahan tahun. Menurut perhitungannya, kebutuhan yang belum terikat kontrak hanya tersisa sekitar 13 juta metrik ton.
Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abuleke apa lagi gitu lho. Nggak, ini aku jujur-jujur aja nih. Berarti kan ada sesuatu,”
tuturnya.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, pemerintah pun menemukan bahwa kendala pasokan terjadi pada batu bara berkalori medium hingga tinggi, yakni di atas 5.000 kkal/kg, yang digunakan sebagai bahan pencampur dalam proses pembakaran di PLTU.
Kita cek, ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan. Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan kamu, perusahaan. Gitu lho, jangan air sudah di batang leher baru teriak,”
imbuhnya.
