Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri
bongkar dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan perusahaan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau.
Sementara itu Direktur Utama PT SPR periode 2010-2015, Rahman Akil, dan Direktur Keuangan PT SPR periode 2010-2015, Debby Riauma Sary, ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan perolehan hasil penyidikan yang telah dilakukan, diperoleh cukup bukti, maka penyidik menetapkan dua orang tersangka,” kata Wadir Penindakan Kortas Tipikor Polri, Kombes Bhakti Eri Nurmansyah saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Kombes Bhakti menerangkan dua tersangka tersebut Rahman Akil dan Debby Riauma Sari, diduga melakukan pemborosan keuangan perusahaan dengan membangun anak perusahaan PT SPR yaitu PT SPR Langgak.
Pembangunan anak perusahaan itu ditujukan dengan menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan di Blok Langgak daerah lapangan Langgak, Cekungan Sumatera Tengah, Provinsi Riau.
Dalam surat penawaran kerjasama dari Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM menetapkan konsorsium PT SPR dan Kingswot Capital Limited (KCL) untuk mengelola migas blok kerja wilayah Langgak.
Kontrak kerja sama antara PT SPR dan KCL disepakati masing-masing perusahaan mendapatkan partisipasi interes sebesar 50 persen yang disetujui Menteri ESDM saat itu Darwin Zahedy Saleh.
Selanjutnya pada tanggal 18 April 2010 Rahman Akil selaku direktur SPR dan Direktur KCL menandatangani kesepakatan bersama tanpa nomor yang salah satunya menyepakati untuk menunjuk PT SPR Langgak sebagai operator atas wilayah kerja blok migas langgak tersebut,” jelas Kombes Bhakti.
Menurut Kombes Bhakti pelaksanaan pengelolaan blok Migas Langgak itu tidak dilandasi analisa dan rencana kebutuhan yang menampilkan bahwa proses pengadaan tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik, transparan, dan bertanggung jawab.
PT SPR diduga melakukan kesalahan atau lalai pada pencatatan overfitting, sehingga merugikan perusahaan.
Lanjutnya, tindakan Rahman Akil dan Debby seharusnya mencerminkan ketentuan tata kelola, perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai pemilik otoritas. Bukan cuman merugikan negara, akibat ulah keduanya juga turut merugikan keuangan negara.
Hasil perhitungan kerugian keuangan negara bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, terdapat kerugian negara sebesar Rp33.296.257.959 dan 3.000 USD,” ujar Kombes Bhakti.
Dalam rangka asset recovery, penyidik, lanjutnya menyita aset milik para tersangka berupa uang Rp5.443.407.144. Lalu 12 aset tidak bergerak dan sejumlah aset bergerak lainnya milik para tersangka atau keluarga senilai Rp50 miliar.
Perbuatan kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
