Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk lembaga peradilan ad hoc khusus BUMN.
“Nanti rencana aksi seperti apa, tentu KPK akan melihat. Kami melihat dalam sisi yang baik, dalam posisi pemikiran yang positif,”
kata Setyo di gedung KPK, Senin, 17 Agustus 2026.
Wacana pembentukan peradilan ad hoc itu turut berdampak pada masyarakat, jika jajaran BUMN terindikasi kasus korupsi.
“Bahwa rencana-rencana itu digunakan untuk bisa memberikan kembali kesejahteraan masyarakat,”
ucap dia.
Meski begitu, kata Setyo, pihaknya seringkali menindak direksi-direksi BUMN yang tersandung kasus rasuah.
“Terhadap BUMN yang mmenyalahgunakan (wewenang) dan dalam proses (pengusutan perkara), semua bisa dilihat secara langsung dari pemberitaan di media,”
tutur Setyo.
Tak Produktif
Presiden Prabowo Subianto, saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat, 14 Agustus 2026, menyoroti banyak BUMN yang dianggap tak produktif, merugi, dan memanipulasi laporan keuntungan.
Prabowo mendapat laporan ada BUMN yang memiliki anak perusahaan. Bahkan perusahaan pelat merah itu memiliki “cucu hingga cicit” perusahaan BUMN.
“Ini luar biasa. Saya mengira ada 300 atau 400 (BUMN), ternyata (ada) 1.704 (BUMN),”
ujar dia.
Prabowo menyampaikan persoalan di tubuh BUMN akan segera dibereskan demi betul-betul memberikan nilai tambah untuk rakyat.
Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah berencana membentuk pengadilan ad hoc yang khusus mengusut petinggi-petinggi BUMN, khususnya jajaran direksi yang lama menjabat.
“Mungkin harus kami bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,”
ucap Prabowo.
Dia pun berencana beri amnesti khusus bagi pihak BUMN yang mengakui kesalahannya. Meski begitu, ia menyerahkan keputusan kepada MPR dan DPR mengenai perihal opsi pengadilan ad hoc.
“Saya akan minta, kalau perlu kami memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui,”
tutur Prabowo.
