Program Motor Listrik Nasional (Molinas) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi besar untuk mengubah arah industri otomotif Indonesia. Kini, potensi peningkatan beban anggaran negara jadi perdebatan publik.
Program Molinas perlu dirancang secara hati-hati agar dukungan pemerintah tidak berubah menjadi beban fiskal dalam jangka panjang.
Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menganggap risiko pembengkakan biaya memang ada dan pemerintah harus mengantisipasi hal itu.
Kepada Owrite.id, Yannes menyatakan pemberian jaminan pembelian oleh pemerintah yang disertai insentif besar tanpa batas waktu berpotensi memindahkan risiko bisnis dari produsen kepada negara.
Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan bila permintaan pasar belum mampu tumbuh secara mandiri.
“Jika motor nasional memperoleh jaminan serapan dari pemerintah sekaligus insentif besar tanpa batas waktu, risiko bisnis yang seharusnya ditanggung produsen dapat bergeser menjadi risiko fiskal negara,”
ujar Yannes, dikutip pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Maka, dukungan pemerintah perlu memiliki batas yang jelas agar tidak menciptakan ketergantungan industri terhadap APBN maupun APBD. Pemerintah tetap berperan penting dalam tahap awal pengembangan Molinas.
Anchor Market
Yannes berpendapat Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, mapun TNI, Polri, dapat menjadi anchor market (pasar awal atau pembeli utama dalam jumlah besar—biasanya dari pihak pemerintah atau institusi—yang sengaja diciptakan untuk menyerap produk dari industri baru agar produksinya berjalan stabil) untuk membantu menciptakan permintaan awal terhadap produk Molinas.
Namun, mekanisme pembelian sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Dukungan tersebut dapat dimasukkan dalam skema pengadaan rutin setiap tahun sehingga kebutuhan anggaran dapat direncanakan dengan lebih baik.
Target pengadaan juga perlu dibuat secara terukur dan dievaluasi secara berkala. Evaluasi tidak hanya merujuk jumlah kendaraan yang terserap, tetapi juga perkembangan industri pendukung.
Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pertumbuhan industri pemasok komponen utama.
Pembatasan Insentif
Selain pola pengadaan, Yannes menilai dukungan anggaran untuk Molinas perlu memiliki batas atau plafon tertentu. Pencairan anggaran sebaiknya dilakukan secara bertahap berdasarkan pencapaian indikator yang telah ditentukan.
Indikator dapat mencakup peningkatan TKDN, efisiensi biaya produksi, kualitas kendaraan, serta pertumbuhan penjualan di pasar komersial. Dengan model seperti ini, dukungan negara tidak diberikan secara otomatis tanpa mempertimbangkan perkembangan industri.
Dia melanjutkan pemerintah perlu menyiapkan mekanisme penghentian dukungan apabila target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Klausul tersebut penting agar produsen memiliki dorongan untuk meningkatkan daya saing dan tidak terus mengandalkan bantuan pemerintah.
Di sisi lain, dukungan awal dari negara tetap diperlukan untuk membantu industri mencapai skala produksi yang ekonomis.
“Negara dapat berperan sebagai pembeli awal untuk membantu industri mencapai skala keekonomian produksi dan tingkat kematangan yang diperlukan,”
ujar Yannes.
Produsen Harus Bisa Mandiri
Kemudian, peran pemerintah bersifat sebagai katalis pada fase awal, bukan menjadi sumber permintaan permanen bagi industri motor listrik nasional.
Setelah industri mencapai tingkat kematangan dan mampu menghasilkan produk dengan harga serta kualitas yang kompetitif, produsen harus mulai mengandalkan pasar komersial.
“Namun, setelah fase tersebut terlewati, produsen harus mampu berdiri sendiri dan bersaing di pasar tanpa terus menjadikan APBN atau APBD sebagai penyangga permintaan,”
tutur Yannes.
Potensi Molinas untuk memperkuat industri otomotif nasional memang cukup besar. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dukungan pemerintah. Kemampuan produsen meningkatkan TKDN, menekan biaya produksi, menjaga kualitas, memperluas pasar, dan membangun permintaan komersial akan menjadi faktor penting.
Dengan pembatasan insentif dan evaluasi yang terukur, pemerintah dapat membantu industri tumbuh tanpa menjadikan APBN sebagai penopang utama dalam jangka panjang.
