Pernahkah kamu melihat seorang tokoh publik tiba-tiba dihujat setelah melakukan sesuatu yang dianggap salah? Dalam beberapa kasus, tekanan dari warganet bahkan berujung pada hilangnya dukungan, pekerjaan, hingga kontrak kerja. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah cancel culture.
Di era media sosial, sebuah unggahan, video, atau pernyataan dapat menyebar dengan cepat dan mengundang respons dari banyak orang.
Ketika publik menilai seseorang telah melakukan tindakan yang tidak dapat diterima, muncul dorongan untuk menghentikan dukungan terhadap orang tersebut.
Namun, tidak semua aksi pembatalan dukungan dilakukan dengan tujuan yang sama. Simak penjelasan di bawah ini untuk memahami fenomena tersebut lebih lanjut.
Cancel Culture
Cancel culture merupakan fenomena ketika seseorang, kelompok, atau bahkan sebuah merek kehilangan dukungan publik karena dianggap melakukan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai tertentu.
Bentuknya dapat berupa berhenti mengikuti akun, tidak lagi membeli produk, menyerukan boikot, hingga menekan pihak lain agar menghentikan kerja sama dengan target.
Istilah cancel culture juga kerap dikaitkan dengan upaya meminta pertanggungjawaban seseorang atas perilaku yang dianggap bermasalah.
Mengapa Terjadi?
Fenomena cancel culture biasanya bermula dari sebuah tindakan, pernyataan, atau konten yang dianggap kontroversial.
Ketika perbincangan berkembang, muncul berbagai komentar, kritik, hingga ajakan untuk menghentikan dukungan terhadap orang yang menjadi sasaran.
Bagi tokoh publik atau kreator, tekanan tersebut dapat meluas ke pihak yang bekerja sama dengannya, seperti perusahaan, penyelenggara acara, atau merek. Kecepatan media sosial membuat proses tersebut dapat berlangsung dalam waktu singkat.
Dampak Cancel Culture
Dampak cancel culture tidak hanya berkaitan dengan reputasi. Bagi orang yang menjadi sasaran, tekanan publik dalam jumlah besar dapat memengaruhi kehidupan sosial, pekerjaan, dan kondisi psikologis.
Seseorang dapat kehilangan kesempatan kerja, kontrak, atau dukungan dari publik. Dampaknya bisa jauh lebih berat bagi masyarakat biasa yang tidak memiliki popularitas atau sumber daya sebesar figur publik.
Selain itu, tekanan dari komentar negatif yang terus-menerus juga dapat menimbulkan stres dan membuat seseorang merasa terisolasi.
Karena itu, kritik di ruang digital tetap perlu disampaikan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang yang menjadi sasaran.
Potensi Perundungan
Kritik dan cancel culture tidak selalu dapat disamakan. Kritik seharusnya berfokus pada tindakan atau pernyataan yang dianggap bermasalah, sedangkan serangan pribadi dapat mengarah pada perundungan.
Misalnya, menyampaikan keberatan terhadap sebuah pernyataan disertai alasan dan informasi yang jelas merupakan bentuk kritik.
Sebaliknya, menghina fisik, menyebarkan data pribadi, mengancam, atau mengajak orang lain menyerang seseorang sudah melampaui batas kritik.
Perbedaan tersebut penting dipahami karena tujuan menyampaikan kritik seharusnya bukan untuk menghancurkan seseorang, melainkan mendorong pertanggungjawaban dan perubahan terhadap tindakan yang dianggap keliru.
Menyikapi Cancel Culture
Peneliti komunikasi sosial dan budaya Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, pernah menjelaskan bahwa praktik cancel culture dapat dilakukan dengan memperlihatkan, melabeli, dan mempermalukan seseorang di hadapan publik melalui media sosial.
Sementara itu, peneliti media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai fenomena tersebut dapat membuat pengguna media sosial, termasuk kreator konten, menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak.
Menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas kesalahannya merupakan hal yang berbeda dengan melakukan perundungan secara massal.
Di tengah cepatnya penyebaran informasi, pengguna media sosial perlu memastikan bahwa kritik yang diberikan tidak justru menciptakan masalah baru.
