Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berupaya tidak akan bergantung pada pinjaman luar negeri. Bahkan, pemerintah juga diklaim menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF).
Prabowo mengatakan, saat ini pemerintah lebih memilih menarik investasi masuk ke dalam negeri dibanding melakukan pinjaman. Namun, jika terpaksa pemerintah akan melakukan pinjaman dengan bunga rendah.
Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana, ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,”
kata Prabowo dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 31 Agustus 2026.
Prabowo bercerita, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sempat menolak tawaran pinjaman dari IMF. Ia menilai, keuangan Indonesia masih kuat tanpa perlu melakukan pinjaman.
Saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF kita tolak, terima kasih. Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,”
tuturnya.
Utang Pemerintah Naik
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun per Juni 2026. Jumlah itu naik Rp373,27 triliun atau 3,76 persen dibandingkan posisi Maret 2026 yang sebesar Rp9.920,42 triliun.
Adapun jumlah utang pemerintah yang sebesar Rp10.293,69 triliun setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk batas aman utang pemerintah sesuai Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen dari PDB.
Utang pemerintah itu terdiri dari dua jenis yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang itu didominasi oleh instrumen SBN. Bila dirinci, utang yang berasal dari instrumen SBN sebesar Rp8.966,79 triliun atau 87,11 persen. Sedangkan dari pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun atau 12,89 persen.
Sedangkan berdasarkan data Bank Indonesia (BI) posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II-2026 mencapai US$453,4 miliar. Utang itu naik US$20 miliar atau 4,61 persen secara kuartalan (qtq) dibandingkan kuartal I-2026 yang sebesar US$433,4 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan utang itu didorong oleh kenaikan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral.
Posisi ULN Indonesia pada kuartal II-2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada kuartal II-2026 tercatat sebesar US$453,4 miliar atau secara tahunan tumbuh 4,4 persen yoy. Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,”
kata Denny dalam keterangannya Selasa, 18 Agustus 2026.
