Pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) periode 2027–2032 tidak hanya menghadapi persaingan dari kandidat negara lain.
BGS juga dinilai perlu menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah di dalam negeri agar tidak menjadi bumerang bagi upayanya memperoleh dukungan internasional.
Pakar kesehatan global Dicky Budiman menilai penyelesaian persoalan domestik menjadi penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia dalam pencalonan tersebut.
Sebab, rekam jejak kebijakan kesehatan Indonesia di dalam negeri berpotensi menjadi bahan pertimbangan negara-negara anggota WHO.
PR domestiknya supaya pencalonan BGS ini tidak dianggap pencitraan. Ini yang paling krusial menurut saya secara kredibilitas,”
kata Dicky dalam keterangannya yang dikutip Jumat, 4 September 2026.
Dicky menyebut sejumlah persoalan yang masih perlu dituntaskan, antara lain polemik dengan 121 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) terkait restrukturisasi kolegium kedokteran.
Selain itu, terdapat tudingan liberalisasi layanan kesehatan yang dinilai berpotensi mengorbankan akses masyarakat di daerah terpencil.
Fasilitas Kesehatan Antarprovinsi
Persoalan lain yang disoroti adalah ketimpangan fasilitas kesehatan antarprovinsi. Menurut Dicky, akses terhadap layanan kesehatan untuk penyakit tertentu, seperti jantung dan kanker, masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Keberlanjutan program Cek Kesehatan Gratis juga menjadi pekerjaan rumah. Dicky menilai capaian partisipasi program tersebut di sejumlah daerah masih jauh dari target sehingga keberlanjutan transformasi kesehatan nasional perlu diperkuat.
Karena sulit meyakinkan dunia bahwa Indonesia layak memimpin tata kelola kesehatan global kalau fondasi domestiknya sendiri masih diperdebatkan oleh komunitas medisnya sendiri,”
ujar Dicky.
Menurut dia, persoalan tersebut berisiko membuat pencalonan BGS dipersepsikan sebagai proyek pencitraan apabila tidak dibarengi penyelesaian substantif di dalam negeri.
Pencalonan yang tidak dibarengi penyelesaian polemik domestik itu berisiko dibaca sebagai proyek citra ketimbang kepemimpinan yang substantif,”
katanya.
Meski demikian, Dicky menilai BGS tetap memiliki modal untuk bersaing dalam pemilihan Dirjen WHO.
Rekam jejak penanganan vaksinasi COVID-19 dalam skala besar, transformasi kesehatan, serta program Cek Kesehatan Gratis dapat menjadi narasi yang ditawarkan kepada negara-negara berkembang.
Namun, modal tersebut perlu dibarengi dengan penguatan legitimasi di dalam negeri. Hal itu dinilai penting agar Indonesia tidak hanya mampu menawarkan pengalaman transformasi kesehatan kepada dunia, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki fondasi yang kuat di dalam negeri.
