Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI) demi mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Merespons hal ini, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk menyiapkan rekening bank bagi masyarakat. Penguatan sistem keuangan syariah juga akan dilakukan guna mendukung program tersebut.
“BSI berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional melalui layanan yang mudah diakses, jaringan yang luas, serta transformasi digital yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, menabung, berinvestasi, maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah,”
kata Anggoro dalam keterangannya, Rabu, 9 September 2026.
Anggoro menuturkan BSI memiliki cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah 1.130 cabang. Pembukaan rekening juga dapat diakses melalui online on boarding, yakni nasabah tidak perlu mendatangi bank tapi cukup mengakses melalui BYOND by BSI.
“Tentu bagi kami ini merupakan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, modern, dan inklusif,”
ujar dia.
Kinerja BSI
Adapun kinerja keuangan BSI hingga Juni 2026 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp4,16 triliun atau meningkat 11 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Kemudian Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 22 persen menjadi Rp393 triliun, didorong peningkatan dana murah (CASA) menjadi Rp238 triliun. Di sisi intermediasi, pembiayaan BSI tumbuh merata di seluruh segmen bisnis mencapai Rp340,09 triliun tumbuh 15,98 persen yoy.
“Kami juga meyakini bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki rekening bank akan semakin memperkuat inklusi keuangan nasional. Dalam konteks ini, BSI siap melayani sepenuh hati seluruh segmen nasabah hingga pelosok negeri, salah satunya saat ini kami dipercaya sebagai bank agen penyalur bansos tunai,”
tutur Anggoro.
Respons BRI
Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan Perseroan siap mendukung arahan Presiden Prabowo dan berkoordinasi dengan pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan implementasi.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,”
ujar Hery.
Perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah. Dia berpendapat dengan kepemilikan rekening masyarakat semakin terkoneksi dengan sistem perbankan, penyaluran berbagai program pemerintah ke depan dapat dilakukan secara semakin cepat, transparan, dan efisien.
Sebagai bank dengan fokus utama pada pemberdayaan segmen UMKM, Hery mengatakan bahwa BRI memiliki kapabilitas serta infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses layanan keuangan hingga ke berbagai wilayah Indonesia.
Hingga akhir kuartal II-2026 tercatat BRI memiliki 131 juta nasabah individual. Kapabilitas tersebut ditopang oleh 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa, serta ekosistem digital melalui super app BRImo yang telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna.
Ia mengatakan kombinasi jaringan fisik, agen, dan kanal digital tersebut menjadi kekuatan BRI untuk menjangkau masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank maupun layanan keuangan formal.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultra mikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,”
kata dia.
Perluasan akses harus diikuti dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan serta semakin terbiasa bertransaksi secara digital.
Ia berharap kepemilikan rekening akan menjadi pintu masuk masyarakat menuju layanan keuangan yang lebih luas, mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga tahap memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan profil masing-masing nasabah.
Hery menganggap perluasan kepemilikan rekening memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Sebab, semakin luas masyarakat yang masuk ke dalam ekosistem keuangan formal, semakin besar pula peluang untuk membangun aktivitas ekonomi yang lebih inklusif dan terdigitalisasi.
“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif penggunaan, kami bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,”
imbuh dia.
