Jelang penutupan Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil, delegasi Indonesia menegaskan penguatan tata kelola iklim global, implementasi efektif Perjanjian Paris, dan memastikan isu adaptasi mendapatkan pendanaan yang setara dengan mitigasi.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto berujar bahwa COP30 harus menghasilkan keputusan yang menjadi landasan pelaksanaan kesepakatan iklim, termasuk Perjanjian Paris (CMA) dan Protokol Kyoto (CMP).
COP30 harus menghasilkan sesuatu atau keputusan yang akan memberikan landasan bagi pelaksanaan, seperti COP secara umum, Paris Agreement melalui CMA-nya, maupun pelaksanaan dari kesepakatan CMP,”
Ary, dalam keterangan tertulis, Minggu, 23 November 2025.
Salah satu prioritas Indonesia adalah memastikan adaptasi mendapatkan perhatian setara dengan mitigasi, sehingga mendorong kejelasan komitmen pendanaan adaptasi global yang wajib tercantum dalam teks keputusan, termasuk mandat melipatgandakan pendanaan yang sebelumnya disepakati.
Ary menekankan kekhawatiran Indonesia terhadap hilangnya paragraf terkait angka pendanaan adaptasi dalam teks terbaru, yang dinilai dapat melemahkan implementasi global.
Tanpa kejelasan pendanaan, negara-negara rentan akan semakin tertinggal menghadapi krisis iklim yang kian nyata,”
Ary.
Sejalan dengan itu, terdapat catatan penting terkait definisi progressive gender yang muncul dalam draf keputusan.
Ary menekankan bahwa konsep tersebut hanya dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi negara masing-masing.
Diplomasi pun dilakukan melalui pertemuan bilateral dengan Presidensi Brasil, yang sebagian besar masukan Indonesia telah diakomodasikan dalam rancangan terbaru.
Selanjutnya, menatap penyelenggaraan COP31 yang bakal digelar di Anatolia, Turkiye, Indonesia menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam isu iklim dan laut.
Agenda yang sebelumnya berada pada urutan pembahasan COP30 namun belum sempat diangkat secara substansial ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Indonesia berharap Presidensi Australia pada COP31 Australia, yang dianggap sebagai “Saudara Besar” bagi negara-negara Pasifik, diharapkan dapat mendorong agar isu ini dibahas secara substansial.
Hal ini vital lantaran isu laut menyangkut ketahanan pangan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan ekonomi pesisir yang menjadi tulang punggung jutaan masyarakat.
Kami berharap COP31 memberikan perhatian besar pada isu iklim dan laut. Bagi Indonesia, laut bukan sekadar ruang ekologi, tetapi ruang hidup. Jika dunia ingin menjaga bumi, maka menjaga laut adalah keharusan. Indonesia siap memimpin diskusi ini di Turki,”
Ary.
