Pemerintah menyegel 250 ton beras ilegal yang masuk melalui wilayah Sabang, Aceh. Kini penelusuran sedang dilakukan terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, masuknya beras impor ilegal ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada kebutuhan impor beras, sebab stok nasional saat ini dalam kondisi terbaik.
Hari ini kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat. Kami menemukan beberapa hal yang janggal. Kami juga tegaskan bahwa stok beras Indonesia cukup, bahkan lebih dari cukup, perkiraan stok hingga akhir tahun menunjukkan bahwa kita berada pada posisi tertinggi,”
ujar Amran dalam keterangannya dikutip Senin, 24 November 2025.
Awal Temuan Beras Ilegal
Amran yang juga merupakan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan, laporan tersebut mulanya diterima pada Minggu, 23 November 2025. Laporan awal menunjukkan masuknya beras impor dilakukan secara ilegal.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran melakukan koordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam serta Menteri Perdagangan. Dari hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang diberikan pemerintah.
Atas dasar tersebut, aparat langsung melakukan penyegelan dan menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras ilegal. Saat ini pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.
Amran Temukan Kejangalan
Amran menambahkan, tindakan impor ini dilakukan dengan sejumlah kejanggalan. Sebab risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait. Namun izin dari negara asal, Thailand, justru sudah terbit lebih dulu.
Menurutnya, ini mengindikasikan adanya upaya terencana dan tidak sesuai prosedur. Dia menilai, penyelundupan beras ilegal merupakan tindakan yang melemahkan stabilitas pangan nasional, merugikan petani, dan bertentangan dengan kepentingan bangsa.
Amran mengatakan, saat ini pemerintah sedang mendalami kemungkinan adanya kasus serupa di wilayah lain, termasuk Batam. Aparat kepolisian dan lembaga terkait telah ditugaskan untuk memverifikasi serta menindaklanjuti laporan tersebut.
Kami umumkan kasus ini hari ini agar menjadi peringatan. Jangan ada yang mencoba melakukan hal serupa. Meskipun hari ini hari libur, kami langsung rapat karena hal ini menyangkut kepentingan dan harga diri bangsa,”
imbuhnya.
Stok Beras di Bulog Capai 3,8 Juta Ton
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional setahun diperkirakan mencapai 34,7 juta ton. Sedangkan stok beras pemerintah yang ada di Perum Bulog mencapai 3,8 juta ton.
Sementara dalam proyeksi neraca beras Januari-Desember 2026 per 5 November, diestimasikan stok beras secara nasional sampai awal tahun 2026 mendatang bisa mencapai 12,89 juta ton. Angka ini merupakan stok carry over hingga akhir 2025 yang tersebar di berbagai lini sampai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog.
Kemudian berdasarkan proyeksi neraca pangan Provinsi Aceh menunjukkan beras masih surplus 871,4 ribu ton dengan ketersediaan 1,53 juta ton dan kebutuhan konsumsi sebesar 667,7 ribu ton. Sedangkan khusus untuk Sabang juga surplus beras 970 ton dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan mencapai 4.940 ton.
