Update 25 Desember 2025 Korban Bencana Sumatera Tembus 1.129 Jiwa

Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera kembali bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Kamis, 25 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, total korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 1.129 orang.

Data tersebut merupakan hasil pembaruan terbaru dari tim BNPB di lapangan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa terjadi penambahan signifikan dibandingkan hari sebelumnya.

Per hari ini, rekapitulasi 3 provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia total ada 1.129 jiwa,”
ujar Abdul Muhari, dikutip dari kanal YouTube BNPB, Rabu.

Ratusan Orang Masih Hilang

Selain korban meninggal, BNPB juga melaporkan 174 orang masih dinyatakan hilang. Rinciannya Aceh 31 orang, Sumatera Utara 71 orang, dan Sumatera Barat 72 orang.

Sementara itu, jumlah pengungsi tercatat mencapai 496.293 orang. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 473.323 jiwa, disusul Sumut 13.262 orang dan Sumbar 9.708 orang.

BNPB mencatat saat ini terdapat 12 kabupaten/kota yang telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Adapun wilayah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 28–30 Desember 2025.

Di Provinsi Aceh ada 4 Kabupaten/Kota, Sumatera Utara 4 Kabupaten/Kota, dan Sumatera Barat 4 Kabupaten/Kota,”
jelas Abdul Muhari.

Pembangunan Hunian Sementara Dipercepat

Meski sebagian daerah masih dalam status darurat, pemerintah mulai menjalankan program pemulihan secara paralel.

Implementasi pekerjaan yang dilakukan di lapangan saat ini sudah dilakukan secara paralel dengan penyiapan langkah-langkah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap,”
terang Abdul Muhari.

Ia berharap pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak mulai dikerjakan sebelum akhir Desember 2025.

Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp60 triliun pada tahun 2026. Dana tersebut berasal dari penyisiran pos anggaran kementerian dan lembaga dalam APBN.

Sementara itu untuk tahun berjalan, BNPB masih memiliki cadangan dana yang dinilai mencukupi. Pemerintah menegaskan kesiapan penuh untuk mencairkan dana kapan pun dibutuhkan.