Tak Cukup Satu Pasal! DPR Minta Taufik Hidayat Dihantam Jerat Hukum Berlapis

Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada. Baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat, maupun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut,”

ujarnya.

Pilihan Editor · Rahmat Baihaqi · 24 Juni 2026

Sok Jago Nyekap, Parno, Luntang-Lantung: Taufik Hidayat Keok di Majalaya!

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, hukuman maksimal diperlukan bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi korban. Tapi, juga sebagai efek jera agar kasus serupa tak terulang.

Hukuman maksimal dan berlapis bagi Taufik Hidayat ini bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam. Tapi, juga sebagai peringatan keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapa pun agar tidak melakukan tindakan keji serupa,”

katanya.

Meski demikian, Habiburokhman juga mengapresiasi Polda Jawa Barat yang bergerak cepat menangkap pelaku.

Bagi dia, langkah Polda Jabar menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.

Sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi tindak kekerasan terhadap perempuan,”

tutur Habiburokhman.

Lebih lanjut, ia memastikan Komisi III DPR RI bakal terus mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas di pengadilan.

Komisi III DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan,”

ujarnya.