Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid di berbagai wilayah. Menurutnya, fenomena tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Puan minta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh fenomena sekolah negeri yang sepi peminat di sejumlah daerah.
Sekolah sepi peminat ini memang pertama, di Komisi X itu beberapa waktu lalu mendapat laporan juga sudah dipertanyakan dan meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi hal tersebut,”
kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi. Tapi, melainkan harus dicari akar penyebabnya mulai dari lokasi sekolah hingga kualitas pendidikan.
Ia mengatakan persoalan itu sebelumnya juga sudah dibahas di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
Kata Puan, Komisi X DPR juga sudah minta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab banyaknya sekolah negeri yang minim peminat.
Menurut Puan, pemerintah harus memetakan penyebab utama kondisi tersebut sebelum mengambil langkah penanganan.
Ia menyebut ada sejumlah faktor yang perlu dikaji. Mulai dari akses menuju sekolah, kualitas pendidikan, hingga kondisi demografi di wilayah setempat.
Apakah kemudian jaraknya memang cukup jauh dari tempat penduduk, ataukah kemudian kualitasnya, ataukah kemudian memang muridnya yang tidak ada dan lain-lain sebagainya,”
ujarnya.
Puan mengatakan evaluasi tak boleh dilakukan secara parsial. Pemerintah diminta meninjau kembali seluruh aspek yang menyebabkan sekolah negeri kehilangan peminat.
Jadi, evaluasi ini memang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah dan harus ada evaluasi ulang terkait dengan hal tersebut,”
jelas Puan.
Fenomena sekolah negeri yang sepi peminat belakangan jadi sorotan setelah sejumlah daerah melaporkan masih banyak sekolah yang kekurangan peserta didik baru. Meskipun proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) telah berakhir.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan akses pendidikan, kualitas sekolah, hingga distribusi jumlah penduduk di masing-masing wilayah.
