Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membuka donasi alat kesehatan untuk percepat pemulihan layanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa.
Budi mengajak anggota DPR hingga pemilik rumah sakit ikut turun tangan memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang terdampak.
Nah, kita buka donasi, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ini lebih cepat,”
kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, komplek parlemen, Senayan, Kamis, 27 Agustus 2026.
Budi menyampaikan donasi dibuka karena proses pemulihan menggunakan anggaran pemerintah dinilai membutuhkan waktu. Padahal, fasilitas kesehatan yang terdampak perlu segera kembali beroperasi untuk melayani masyarakat.
Karena kalau nunggu dari pemerintah kadang-kadang terlampau lama,”
jelas Budi.
Kemenkes sebelumnya sudah mendata alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak gempa. Alat-alat itu sudah dipilah berdasarkan kondisinya termasuk mana yang rusak, masih bisa diperbaiki, dan tidak lagi dapat digunakan.
Setelah daftar kebutuhan tersedia, pemerintah buka ruang bagi pihak yang ingin membantu. Donasi itu diarahkan untuk percepat pemulihan layanan kesehatan agar fasilitas terdampak bisa kembali berfungsi.
Jadi, sesudah kita dapat list alat-alatnya yang tadi rusak, maka kita buka siapa yang mau bantu,”
kata Budi.
Menurut Budi, bantuan tidak harus disalurkan melalui Kementerian Kesehatan. Pihak yang ingin berdonasi dapat langsung membantu sesuai kebutuhan alat kesehatan yang telah didata pemerintah.
Dan, nggak usah langsung ke kita, langsung aja boleh juga kok. Langsung boleh,”
ujarnya.
Budi kemudian mengajak anggota DPR yang ingin bantu untuk ikut mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan tersebut. Ia menyebut daftar kebutuhan sudah tersedia dan dapat diakses pihak yang hendak memberikan bantuan.
Jadi, kalau temen-temen DPR juga yang LHKPN-nya besar-besar mau bantu juga. Itu list-nya ada kok,”
kata Budi.
Bukan hanya anggota DPR, Budi juga buka peluang bagi pemilik rumah sakit untuk ikut menyumbang. Ia menyebut bantuan tersebut bisa jadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan layanan kesehatan masyarakat terdampak bencana.
Yang punya rumah sakit di sini juga banyak gitu. Siapa tahu mau nyumbang-nyumbang boleh, amal ibadah,”
ujar Budi.
Kebutuhan pemulihan memang tidak kecil. Budi menyebut terdapat dua rumah sakit yang mengalami kerusakan berat di Manggarai Timur dan Nagekeo.
Kedua rumah sakit itu diperkirakan harus dibangun kembali dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar.
Selain rumah sakit, sebanyak 166 Puskesmas juga terdampak gempa. Kemenkes menargetkan fasilitas yang rusak ringan bisa diperbaiki dalam satu hingga dua bulan. Sementara, kerusakan berat membutuhkan waktu enam hingga 12 bulan.
Budi mengatakan skema donasi dan sponsorship ditempuh sebagai jalan cepat di tengah proses pemulihan yang membutuhkan waktu. Pemerintah tetap melakukan rehabilitasi fasilitas. Namun, dukungan dari pihak lain diharapkan dapat mempercepat kembalinya layanan kesehatan.
Nah, ada beberapa seperti ini, nanti Kementerian Kesehatan akan coba carikan dari sponsorship juga,”
katanya.
