Tolak Militer dan MBG, Masyarakat Papua Butuh Pendidikan Gratis

Menurutnya, kebijakan tersebut justru berkaitan dengan kepentingan pemerintah dalam menjalankan sejumlah agenda pembangunan dan investasi.

Itu kan kepentingan dari negara, mereka untuk memuluskan bagaimana investasi, terus PSN itu masuk, terus MBG, Kopdes itu,”

ucapnya.

Pilihan Editor · Rahmat Tunny · 27 Agustus 2026

Rakyat Disebut Ditindas Elite, Perwakilan Papua di Depan DPR: Rampas Aset Koruptor, Hukum Mati!

Lakukan Evaluasi

Yopiz menambahkan, masyarakat Papua memiliki kebutuhan yang menurutnya lebih mendesak dibandingkan penambahan kekuatan militer maupun sejumlah program pemerintah. 

Karena itu, ia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua.

Sebenarnya itu bukan permintaan dari masyarakat Papua itu sendiri. Jadi, masyarakat Pati, masyarakat Papua sangat menolak hal itu,”

tegasnya.

Dia juga menegaskan penolakan terhadap penambahan militer di Papua. Ia juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan program MBG di Papua, terutama setelah adanya kasus keracunan makanan yang disebutnya menimpa siswa di sekolah di Papua.

Sekali lagi kami menolak konsentrasi atau penambahan militer ke Papua, MBG yang baru saja terjadi keracunan massal di Papua, kami masyarakat Papua menolak MBG, kami butuh pendidikan gratis,”

tegasnya lagi.

Menurut Yopiz, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya akses pendidikan. 

Ia menilai pendidikan gratis lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan kebijakan yang menurutnya belum menjadi permintaan utama warga Papua.