Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan terlibat dalam restrukturisasi proyek Kereta Cepat Whoosh. Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan secara business to business (B2B)
Purbaya menilai positif, bila Indonesia dan China sudah menyepakati restrukturisasi utang hingga 60 tahun, seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Bagus. Saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Adapun terkait dengan kehadirannya ke China bersama tim restrukturisasi, Purbaya sebisa mungkin tidak akan ikut. Karena menurutnya, penyelesaian ini harus dilakukan secara B2B.
Paling menyaksikan, kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Sebisa mungkin enggak ikut, biar saja mereka selesaikan business to business,” katanya,
Sebelumnya, Purbaya secara tegas telah menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Alasannya, dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup untuk membayar utang tersebut.
Purbaya mengaku, sudah menyampaikan langsung kepada CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani agar pembayaran utang kereta cepat tidak menggunakan APBN. Sebab Danantara menerima dividen dari BUMN di atas Rp80 triliun per tahun, sehingga dana tersebut cukup untuk mencicil utang Whoosh senilai Rp2 triliun per tahun.
Sudah saya sampaikan, kenapa karena kan Danantara terima dividen dari BUMN Rp80 triliun sampai Rp90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya usai rapat bersama Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).
Purbaya menuturkan, berdasarkan keterangan dari Danantara tidak ada klausul yang menyatakan bahwa utang kereta cepat harus dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan diskusi yang sudah dilakukan bersama China Development Bank (CDB).
Saya tanya ke Beliau tadi. Apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, saya tahu CDB. Saya pernah diskusi sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” terang Purbaya.
