Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengungkap berbagai persoalan saat melakukan pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) atau Kilang Minyak Balikpapan.
Ia menyebut proyek strategis nasional itu sarat akan dinamika, termasuk insiden kebakaran yang sempat menghambat penyelesaiannya.
Dalam peresmian RDMP Balikpapan, Senin 12 Januari 2026, Bahlil menyatakan bahwa proyek tersebut sejatinya telah ditargetkan rampung pada awal Mei 2024. Namun, insiden kebakaran membuat penyelesaiannya molor dari jadwal awal.
Proyek RDMP Balikpapan ini banyak dramanya. Saya jujur, seharusnya sudah jadi awal Mei 2024, tapi ini terbakar ada bagian yang dibakar. Saya gak ngerti apakah dibakar karena terbakar, atau dibakar karena ada faktor lain,”
kata Bahlil.
Bahlil mengaku, telah memerintahkan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait peristiwa tersebut. Ia bahkan menyinggung adanya dugaan kepentingan tertentu yang tidak menginginkan Indonesia mencapai swasembada energi.
Ternyata ada udang di balik batu, ada pihak yang tidak rela swasembada. Agar impor terus kita akan selesaikan gak lama lagi,”
ujar Bahlil.
Dalam sambutannya, Bahlil juga menegaskan bahwa RDMP Balikpapan merupakan kilang minyak terbesar di Indonesia. Kilang ini meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260 ribu barel per hari, menjadi 360 ribu barel per hari dengan standar bahan bakar Euro V serta mendukung target Net Zero Emission (NZE).
Nilainya Rp123 triliun,”
tegas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut keberadaan RDMP Balikpapan berpotensi menghemat devisa negara lebih dari Rp60 triliun per tahun dengan menekan impor bahan bakar minyak, khususnya solar.
Bicara ini tidak ada impor solar ke depan. Karena kebutuhan solar 3,8 juta dengan B40-B50 kita menambah 5 juta, bahkan surplus 1 juta. Semester kedua saya minta Pertamina bangun (RDMP) supaya gak impor lagi,”
ungkap Bahlil.
Diketahui, Pemerintah menargetkan proyek RDMP Balikpapan menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, sekaligus instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kemandirian energi Indonesia.
