Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadikan panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai momentum strategis memperkenalkan doktrin ekonomi pemerintahannya kepada dunia, yang ia sebut sebagai “Prabowonomics”.
Dalam pidato kuncinya, presiden menegaskan bahwa Prabowonomics bukan sekadar jargon, melainkan jalan tengah ekonomi Indonesia yang menggabungkan pertumbuhan tinggi, kemandirian nasional, dan jaring pengaman sosial yang masif.
Empat pilar utama transformasi Prabowonomics:
- Danantara: Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara): Lembaga ini mengonsolidasi aset-aset BUMN terbesar Indonesia ke dalam satu super-holding (Sovereign Wealth Fund) untuk menjadi mitra investasi global yang setara dan bonafide. Tujuan instansi membiayai proyek strategis nasional di luar ketergantungan penuh pada APBN;
- Investasi sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG): Ditegaskan bukan sekadar bantuan sosial, melainkan strategi ekonomi jangka panjang untuk menciptakan SDM cerdas dan kompetitif. Per Januari 2026, telah melayani 59,8 juta anak sekolah dan ibu hamil; selain itu melalui reformasi pendidikan dengan renovasi 16.140 sekolah dan digitalisasi ruang kelas (pemasangan panel digital) untuk menutup kesenjangan akses teknologi;
- Kepastian hukum dan antikorupsi (Anti-Greedonomics): Menjamin iklim bisnis yang bersih dengan menindak tegas praktik ekonomi predator. Bukti konkretnya yakni penertiban dan penyitaan jutaan hektare lahan sawit dan tambang ilegal yang tidak mematuhi aturan lingkungan dan perizinan. Indonesia terbuka untuk bisnis yang adil, tapi tertutup untuk praktik penyuapan dan perusakan lingkungan;
- Hilirisasi dan ketahanan nasional: Melanjutkan dan memperluas kebijakan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri untuk nilai tambah, serta berfokus pada swasembada pangan, energi, dan air sebagai fondasi keamanan nasional di tengah ketidakpastian global.
Presiden menegaskan posisi Indonesia yakni sebagai mitra global yang stabil, inklusif, dan siap tumbuh bersama, dengan pembangunan manusia sebagai pusat strategi ekonomi nasional; negara yang menjunjung tinggi perdamaian, stabilitas, dan tata kelola ekonomi yang bertanggung jawab; sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis yang kredibel dalam percaturan ekonomi dan diplomasi global.
Jangan Tinggi Hati
Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk David Sumual memberikan analisis mendalam ihwal doktrin “Prabowonomics”. Meski visi kemandirian ekonomi yang diusung pemerintah memiliki tujuan positif, pelaksanaannya menghadapi tantangan berat dari sisi ruang fiskal yang sempit dan risiko implementasi di lapangan.
David berpendapat secara umum Prabowonomics mengarah pada kemandirian dan pengembangan ekosistem dalam negeri. Namun, yang membedakan program ini dengan pemerintahan sebelumnya adalah skala yang jauh lebih besar.
Sebenarnya secara umum bukan hal baru. Sebelumnya juga ada program-program semacam itu, tapi dari segi skalanya yang mungkin lebih lebih besar, lebih masif. Misalnya berkaitan dengan program-program flagship (seperti), Koperasi (Merah Putih), MBG,”
kata David kepada owrite.
Berkaitan dengan program unggulan MBG yang menelan anggaran sekitar Rp335 triliun di tengah beban bunga utang negara yang mencapai Rp599,4 triliun dan total utang yang ditarik pada 2026 mencapai Rp832,2 triliun, David menyarankan pendekatan yang lebih bertahap. Porsi program tersebut yang mencapai lebih dari 10 persen APBN memiliki risiko tinggi jika langsung diterapkan secara nasional tanpa uji coba.
Saya lebih menyarankan untuk dibikin secara piloting dulu. Jadi daerah tertentu yang lebih prioritas. Karena kalau secara masif nanti, khawatirnya memang ada hambatan-hambatan di lapangan yang tidak diketahui,”
ucap David.
Penerapan secara bertahap memungkinkan pemerintah menyesuaikan strategi bila ditemukan kendala. Sebaliknya, jika dipaksakan dalam skala besar, koreksi kebijakan bakal sulit dilakukan.
Kalau dari sisi tujuannya saya pikir tak masalah, tapi memang skalanya jauh lebih besar daripada negara-negara lain. Itu saja pembedanya,”
lanjut dia.
David juga memperingatkan keras terkait postur fiskal Indonesia yaitu porsi pembayaran bunga utang yang kini memakan porsi signifikan dari APBN, yang membatasi ruang gerak pemerintah untuk bermanuver. Jadi, program-program Prabowo saat ini harus bisa menstimulasi pergerakan ekonomi.
Ia bahkan memperkirakan jika digabungkan dengan pembayaran pokok utang, angkanya bisa melebihi separuh dari total anggaran. Oleh karena itu, ia menekankan agar program prioritas seperti MBG difokuskan terlebih dahulu ke daerah tertinggal yang benar membutuhkan intervensi gizi.
Karena biaya bunga itu sudah lumayan besar. Sebelum pandemi hanya 14 persen (dari belanja), sekarang itu sudah mendekati 20 persen. Seperlimanya untuk pembayaran bunga. Kalau dihitung dengan pembayaran pokok, mungkin sudah lebih dari separuh, menurut hitungan saya,”
jelas David.
Menanggapi pembentukan Danantara dan Koperasi Merah Putih sebagai mesin ekonomi baru, David menegaskan bahwa keberhasilan menarik investasi bukan hanya soal membentuk entitas baru, melainkan kepastian hukum dan tata kelola.
Bersih dari korupsi dan birokrasi yang efisien sangat diperlukan. Tanpa perbaikan fundamental ini, dominasi entitas negara justru bisa kontraproduktif. Kalau penegakan hukum dan tata kelola tidak bagus, korupsi misalnya, itu bakal mengganggu kepercayaan diri pelaku usaha.
Mau negara, swasta atau siapapun itu (yang terpenting ialah) penegakan hukumnya. Penegakan hukum dan kemudahan berbisnis. Jadi masalah birokrasi, perizinan itu jadi penting. Jadi masalahnya bukan di likuiditas ataupun kebijakan moneter dan fiskal,”
kata dia.
Masalah lain yang dihadapi Indonesia yaitu pelemahan nilai tukar Rupiah yakni adanya tekanan eksternal seperti penguatan Dolar AS dan ketegangan geopolitik. Namun, investor asing, khususnya di pasar obligasi, mulai “buang barang” lantaran mencermati sinyal fiskal Indonesia.
Melebarnya defisit anggaran dari perkiraan awal 2,7 persen menjadi sekitar 2,9 persen dianggap sebagai sinyal kurang positif bagi pemegang surat utang.
Mereka (investor) kelihatan unload, keluar dari Indonesia. Salah satunya kaitan dengan beberapa isu, mungkin termasuk juga soal fiskal,”
kata dia.
Presiden juga sempat mengklaim Indonesia kini menjadi “titik terang” ekonomi global karena berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi eksternal yang menantang.
Lantas David mengatakan pemerintah agar tidak terlena hanya dengan mengandalkan kebijakan fiskal/belanja negara dan moneter demi memacu pertumbuhan 8 persen.
Jika pertumbuhan dipaksakan hanya lewat belanja negara tanpa perbaikan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, ekonomi Indonesia berisiko mengalami pemanasan (overheating).
Kalau kebijakan moneter dan fiskal dipaksakan, ujungnya itu terjadi overheating. Bisa nanti kelihatan di angka inflasi, Rupiah, dan juga defisit transaksi berjalan. Jadi harus ada kebijakan-kebijakan di lapangan bagaimana meningkatkan sektor-sektor produktif,”
tutur dia.
Oleh karena itu, kebijakan harus fokus pada penciptaan lapangan kerja dan perbaikan iklim bisnis, bukan sekadar stimulus anggaran.
Tambal Kekurangan Terkini
Ekonom Bank Permata Josua Pardede buka suara perihal Prabowonomics. Berdasar sudut pandang investor global, penekanan Prabowo pada peran negara bisa dibaca dua arah sekaligus. Positifnya, ketika negara tampil tegas membereskan kebocoran, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan proyek berjalan cepat, biasanya dipersepsikan sebagai upaya meningkatkan kepastian usaha.
Namun, kekhawatiran muncul bila dominasi negara lewat BUMN dan Danantara membuat aturan main terasa tidak setara, penugasan BUMN makin luas tanpa ukuran untung-rugi yang jelas, atau keputusan bisnis menjadi terlalu politis sehingga peran swasta tersisih,”
jelas Josua kepada owrite.
Pidato di Davos mencoba menyeimbangkan dua sisi: menekankan bahwa iklim investasi mensyaratkan kepastian hukum dan menyatakan sektor swasta yang dinamis tetap dibutuhkan, sambil mempromosikan Danantara sebagai mitra investasi dengan tata kelola kuat dan standar internasional.
Sementara, pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis untuk tahun 2026 berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen, lanjut dia, bisa terjadi asal lonjakan investasi swasta yang sangat masif dan cepat. Selain itu, sorotan utama tertuju pada pembentukan Danantara yang mengonsolidasi aset BUMN raksasa. Josua mengingatkan, walau Danantara bisa menjadi kanal pembiayaan yang lincah di luar APBN, ada risiko besar terkait transparansi fiskal.
Risikonya adalah transparansi fiskal melemah karena beban bisa bergeser menjadi kewajiban di luar neraca anggaran (off-balance sheet) yang sulit diawasi publik, sementara pasar tetap menghitungnya sebagai risiko negara,”
ucap Josua kepada owrite.
Menurutnya, risiko sistemik bisa muncul jika aset BUMN yang dikonsolidasikan tersebut dipakai secara agresif sebagai jaminan utang (leverage) untuk membiayai proyek strategis. Ia memetakan tiga jalur risiko: ketidakcocokan mata uang dan tenor utang (miss match) dengan arus kas proyek, keterkaitan erat dengan perbankan domestik, dan asumsi pasar bahwa negara pasti akan menolong sehingga disiplin risiko melemah.
Fakta bahwa Danantara juga mulai bicara rencana pendanaan pasar dan penerbitan obligasi memperkuat urgensi pagar pembatas, agar ekspansi tidak berubah menjadi beban sistemik saat guncangan eksternal datang,”
jelas Josua.
Terkait kebijakan fiskal yang kontradiktif antara menaikkan PPN menjadi 12 persen dan menggelontorkan anggaran jumbo untuk MBG (sekitar Rp286 triliun), Josua menilai langkah ini berisiko bagi daya beli.
Kenaikan PPN 12 persen dinilai akan memukul belanja kelas menengah karena menyasar konsumsi sehari-hari. Sementara itu, efek pengganda (multiplier effect) dari program MBG diragukan mampu menutup penuh lubang deflasi daya beli tersebut tanpa strategi yang matang.
MBG berpeluang menutup sebagian dorongan negatif dari PPN, tetapi sulit menutup penuh tanpa desain kompensasi yang melindungi kelas menengah dan tanpa strategi pasokan pangan yang kuat,”
tutur dia.
Ia juga memperingatkan risiko inflasi pangan akibat tarikan permintaan yang masif dari MBG terhadap komoditas telur, susu, dan daging. Jika pasokan dalam negeri tidak siap dalam 6-12 bulan, harga akan melonjak.
Dalam kondisi seperti ini, menaikkan suku bunga sering kurang tepat sebagai obat utama karena sumber masalahnya pasokan, bukan permintaan umum. Dampaknya bisa malah menekan kredit usaha dan memperlambat penambahan produksi,”
kata Josua.
Menanggapi pidato Prabowo di Davos yang menjanjikan “kejutan” bagi penyuap dan penegakan hukum, Josua melihat investor global masih mengambil sikap wait and see.
Hal ini tercermin dari indikator pasar. Meskipun Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun sedikit membaik ke kisaran 73,90, nilai tukar Rupiah sempat menyentuh rekor terlemah di level Rp16.985 per dolar AS pada perdagangan harian, sebelum sedikit menguat ke Rp16.829.
Artinya investor asing cenderung menunggu bukti konsistensi. Janji penegakan hukum dinilai positif, tetapi perubahan kebijakan yang cepat tetap dibaca sebagai sumber ketidakpastian,”
ungkap Josua.
Ia menambahkan, jika dominasi negara melalui BUMN dan Danantara membuat aturan main terasa tidak setara atau mematikan sektor swasta (crowding out effect), sentimen pasar bisa memburuk.
Josua memberikan peringatan atau tanda bahaya yang harus diwaspadai pemerintah pada kuartal kedua tahun ini. Tantangan tersebut adalah kombinasi dari tiga hal:
- Tekanan Rupiah dan kenaikan imbal hasil SBN yang menandakan naiknya premi risiko;
- Lonjakan inflasi pangan yang menggerus daya beli masyarakat;
- Sinyal pelebaran beban fiskal, baik yang terlihat di APBN maupun yang tersembunyi lewat penugasan BUMN.
Gejala pasar terbaru memang menunjukkan sensitivitas tinggi pada isu kredibilitas kebijakan, tercermin dari pelemahan rupiah dan kenaikan imbal hasil SBN saat kekhawatiran kebijakan menguat,”
kata dia.
Siapa Untung, Siapa Buntung?
Ambisi ekonomi via doktrin “Prabowonomics” tidak hanya menyimpan tantangan teknokratis, tapi juga risiko politik tingkat tinggi. Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menyoroti bahwa di balik target pertumbuhan 8 persen dan program masif seperti MBG, terdapat celah keretakan koalisi jika “kue” anggaran menyusut, serta ancaman bagi citra presiden jika implementasi kebijakan dilakukan secara terburu-buru.
Menurut Efriza, secara politis, Prabowonomics adalah manifestasi antusiasme Prabowo untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara maju. Namun, ia melihat pola kebijakan yang terbalik di awal pemerintahan ini: pembentukan lembaga dan regulasi didahulukan, sementara kesiapan implementasi di lapangan sering kali tertinggal.
Persoalan-persoalan ini dalam menjalankan kebijakan ekonominya, sering kali didahului pembentukannya dulu. Implementasinya atau regulasinya itu lebih bersifat belakangan,”
ujar Efriza kepada owrite.
Ia mencatat adanya revisi regulasi yang dilakukan dalam tempo cepat dan “tidak bersifat lama”. Hal ini berisiko membuat kebijakan yang idenya baik menjadi tidak maksimal saat menyentuh masyarakat.
Jangan sampai kebijakan ini di dalam hal ide begitu baik, tapi pas diimplementasi ternyata malah tidak berjalan maksimal,”
tambah Efriza.
Efriza juga memberikan peringatan keras ihwal soliditas koalisi pemerintahan yang sangat gemuk. Dengan kondisi APBN yang terbebani utang dan tersedot untuk program MBG, “jatah” proyek untuk kementerian (yang diisi parpol) berpotensi berkurang.
Jika “kue” anggaran mengecil, Efriza memprediksi partai politik pendukung berpotensi melakukan manuver “cuci tangan”. Mereka akan mendukung saat anggaran melimpah, namun bakal melempar tanggung jawab kepada presiden saat ekonomi sulit.
Saat lagi baik-baik saja, dananya besar, mereka berani menyampaikan ini adalah visi presiden dan sangat mendukung. Tapi ketika bermasalah, tanggung jawab mereka hilang dan melempar tanggung jawab itu kepada presiden,”
tegas Efriza.
Kondisi ini, bukan sekadar pembangkangan, melainkan ketidaksolidan yang berbahaya menjelang tahun-tahun politik berikutnya. Partai politik berpotensi merasa tidak bertanggung jawab atas kegagalan pemerintah.
Dalam analisis cost and benefit politik, Efriza menilai jika Prabowonomics gagal—ekonomi merosot dan pengelolaan tidak optimal—maka pihak yang paling dirugikan adalah Prabowo Subianto sendiri, bukan partai pendukungnya.
Pihak rugi adalah Pak Prabowo sendiri. Karena citra pemerintah tentu melekat adalah citra rezim dan citra penguasa politiknya,”
kata dia.
Efriza menyarankan agar Prabowo membagi beban pengawasan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jika Prabowo mencoba mengawasi semua menteri dan masalah sendirian (one man show), ia diprediksi akan mengalami kelelahan politik yang akut. Maka harus ada sinergi antara dua pemimpin itu.
Menjawab skenario terburuk jika Prabowonomics gagal total—Rupiah jeblok, PHK massal, dan lapangan kerja sulit—Efriza menyarankan agar Prabowo tidak kembali ke gaya kepemimpinan militeristik atau otoriter dalam menghadapi gejolak masyarakat. Bila kegagalan benar terjadi, yang harus ditekan dan “dihukum” bukanlah rakyat, melainkan para pembantunya (menteri).
Tentu saja Pak Prabowo tidak bisa melakukan tindakan dengan militeristik atau otoriter. Seharusnya yang ditekan adalah bagaimana peran-peran dari para menterinya, kinerjanya, evaluasinya, dan tentu pengawasannya,”
jelas Efriza.
Ia menyarankan adanya evaluasi ketat per enam bulan. Jika kementerian tidak perform atau penyerapan anggaran untuk program rakyat macet, presiden harus berani mengambil langkah politik tegas berupa perombakan kabinet.
Etatisme
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar memberikan catatan kritis terhadap implementasi Prabowonomics. Dia menyorot adanya kesenjangan lebar antara narasi efisiensi dan antikorupsi yang digaungkan presiden di panggung global, dengan realita tata kelola di dalam negeri yang dinilai semakin sentralistik dan transaksional.
Prabowonomics sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari program pemerintah sebelumnya. Termasuk soal hilirisasi, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang dipahami sebagai ekonomi kerakyatan, nasionalisme, ketahanan pangan, swasembada, dan lain sebagainya,”
kata Adinda kepada owrite.
Sorotan pertama tertuju pada Danantara yang mengelola aset BUMN dalam skala raksasa. Adinda memperingatkan risiko lembaga ini menjadi “negara dalam negara” jika luput dari pengawasan ketat, mengingat dananya dikelola di luar mekanisme APBN biasa. Meski Danantara memiliki fleksibilitas investasi, DPR tidak boleh lepas tangan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Seharusnya DPR tetap menjalankan perannya dalam fungsi keuangan, pengawasan, aspirasi, dan representasi rakyat. Ini penting agar memastikan tidak membiarkan diskresi yang berlebihan untuk kebijakan-kebijakan yang dianggap baik,”
ucap Adinda.
Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang ketat, Adinda khawatir lembaga super-body ini berpotensi “bancakan baru” bagi kelompok kepentingan. Prabowonomics mengalami anomali besar ketika menyandingkan narasi efisiensi anggaran dengan realitas kabinet yang sangat gemuk dan pembentukan badan-badan baru. Penambahan jumlah kementerian, wakil menteri, hingga staf khusus secara masif merupakan inkonsistensi kebijakan.
Bertambahnya kementerian atau SDM tidak berbanding lurus dengan komitmen efisiensi. Efisiensi itu mengoptimalkan sumber daya yang ada, bukan sebaliknya. Struktur jumbo ini lebih kental nuansa transaksi politiknya—politik balas budi setelah Pilpres—ketimbang kebutuhan teknokratis. Dampaknya birokrasi bukan semakin lincah, melainkan menciptakan “kemacetan” koordinasi.
Efisiensi bukan soal penghematan, tapi kualitas dari kebijakan,”
sambung Adinda.
Perihal program MBG, TII menyoroti masalah data dan pelibatan aktor yang tidak tepat. Adinda mempertanyakan mengapa program yang seharusnya berbasis kesehatan dan gizi ini justru banyak melibatkan unsur militer/polisi dalam eksekusinya, bukan ahli gizi atau sipil.
Menurut saya ini salah kaprahnya Prabowonomics. Tujuan besar dan kebijakan populis justru dipegang oleh orang-orang berseragam. Kalau perbantuan masih oke, tapi pemimpinnya itu harusnya kembali kepada sipil,”
kritik Adinda.
Ia mengingatkan potensi moral hazard yang sudah terlihat di lapangan, mulai dari kecelakaan operasional hingga penunjukan vendor yang tidak transparan. Ketiadaan data yang akurat, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, juga membuat program ini rawan salah sasaran, misalnya siswa sekolah swasta elite di perkotaan justru mendapatkan makan gratis, sementara pelajar di daerah terpencil mungkin belum merasakan makan bebas biaya bikinan pemerintah.
Menanggapi pidato Prabowo di Davos yang keras menyuarakan anti-greedonomics, Adinda menilainya masih sebatas lip service jika tidak dibarengi pembenahan sistem hukum di dalam negeri. Sebab masih ada hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kasus baru bisa bergerak lantaran tekanan publik: no viral no justice.
Contohnya, lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bukti minimnya komitmen politik pemberantasan korupsi, kontras dengan pidato “omon-omon” di panggung internasional.
TII juga mencatat kekhawatiran terkait menguatnya intervensi negara dalam ekonomi demi mengejar target pertumbuhan 8 persen. Adinda berpendapat dominasi BUMN yang berlebihan justru dapat mematikan iklim kompetisi yang sehat bagi swasta dan UMKM.
Lebih jauh, ia memperingatkan adanya korelasi antara ambisi ekonomi tinggi dengan penyempitan ruang kebebasan sipil. Stabilitas sering kali dijadikan alasan untuk membungkam kritik.
Stabilitas itu menjadi semu karena tidak memberikan demokrasi yang sehat. Ketika kritik dianggap memfitnah, ketika kritik dianggap mengganggu stabilitas, demokrasi akan semakin mundur,”
jelas Adinda.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak meniru model pembangunan yang mengabaikan HAM demi pertumbuhan ekonomi semata.
Selama Prabowonomics dengan segala ambisinya tidak didukung oleh kepemimpinan demokratis, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi publik yang bermakna, akan sulit membayangkan negara ini mencapai Indonesia Emas 2045,”
tutur dia.
