Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja.
Rachmat mengatakan, MBG dan penciptaan lapangan kerja merupakan dua hal yang sama-sama penting untuk dijalankan. Namun, ia menilai bahwa MBG lebih mendesak untuk dijalankan.
Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,”
ujar Rachmat dalam acara Prasasti Economic Forum di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Rachmat menuturkan, saat ini masih banyak kasus stunting dan kelaparan yang dialami anak-anak utamanya di daerah terpencil dan terluar. Maka dari itu, dia memandang program MBG merupakan solusi terbaik.
Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita mereka lapar, mereka kelaparan,”
tuturnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, semua partai politik (parpol) memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Begitu juga TNI dan Polri memiliki dapur SPPG.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengakui, seluruh parpol memiliki dapur MBG. Hal ini diketahuinya saat tengah meninjau dapur MBG di daerah.
Semua partai ada punya dapur (MBG), semua. Karena saya biasanya tanya, saya kan turun ke daerah, pak bupati kan tahu ‘siapa pak yang (punya) ini’, saya tanya,”
ujar Nanik dalam acara Semangat Awal Tahun 2026, Rabu, 14 Januari 2026.
Nanik menilai, siapapun boleh memiliki dapur MBG asalkan menerapkan standar nasional mulai dari kebersihan, keamanan pangan, tata ruang, hingga kualitas bahan baku. Menurutnya, jika dapur MBG dimiliki oleh public figure harus menerapkan standar yang bagus.
