Nasib Pasar Tradisional
Lonjakan harga pangan menjelang Ramadan selalu menjadi momok tahunan bagi masyarakat dan pedagang kecil. Namun, tahun ini ada variabel baru yang secara tak terduga ikut memanaskan gejolak harga di pasar tradisional: MBG.
Kepada owrite, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyatakan secara historis lonjakan harga bahan pokok jelang hari besar keagamaan selalu melewati tiga fase krusial.
Fase pertama terjadi pada H-7 memasuki Ramadan. Kenaikan sudah terasa, komoditas seperti cabai mulai merangkak naik hingga menembus Rp107.000 per kilogram. Fase kedua, lonjakan seragam akan terjadi pada H-3 memasuki Idul Fitri. Terakhir, fase ketiga pada H+3 hingga H+7 Lebaran, harga tetap tinggi karena sebagian besar pedagang pasar masih di kampung halaman,”
urai Reynaldi.
Dia menegaskan “obat” dari siklus tahunan ini sebenarnya sederhana dan tidak perlu diganti: pemerintah hanya perlu menyiapkan stok yang melimpah dan mendistribusikannya dengan tepat. Sayangnya, intervensi tata niaga tahun ini seolah meleset.
Sorotan utama IKAPPI jatuh pada skema pengadaan bahan baku oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Secara teori, jika SPPG menyerap kebutuhan dapur MBG langsung dari pasar tradisional di tingkat kelurahan atau desa, stabilitas harga akan terjaga dan ekonomi lokal berputar.
Namun faktanya, penyerapan bahan baku MBG ini tidak mengoptimalkan pasar-pasar di sekitarnya. Permintaan dari rumah tangga di pasar tetap tinggi, tetapi stok yang seharusnya melimpah kini terkonsentrasi di dapur-dapur MBG. Inilah yang membuat harga komoditas terkatrol naik,”
tegas Reynaldi.
Kondisi kelangkaan ini menghantam langsung urat nadi pedagang. Meraup untung dari tingginya permintaan Ramadan seharusnya bukan mimpi, tapi pedagang justru harus menelan pil pahit penurunan omzet yang sudah terasa sejak semester pertama.
Penurunan omzet kisaran 55 sampai 60 persen. Ramadan ini seharusnya jadi momentum baliknya pedagang. Tapi karena kepastian barang tidak ada—sebagian besar sudah terserap dapur MBG dan dikoordinasikan yayasan atau pihak tertentu—pedagang terpaksa mengurangi volume. Awalnya bisa stok 50 kilogram ayam dalam sehari, kini hanya 25 kilogram,”
ujar dia.
Gejolak harga bukan murni sekadar persoalan supply dan demand. Reynaldi menyebut adanya permainan kotor di jalur tengah distribusi pangan yang sengaja menahan pasokan.
Ia mencontohkan carut-marut distribusi Minyakita. Meski Harga Eceran Tertinggi (HET) dipatok Rp15.700 per liter, barang tersebut bagaikan “gaib” di pasar tradisional. Kalaupun ada, harganya jauh di atas HET.
Pemerintah bikin Pasar Pantauan, tapi itu tidak mencakup semua pasar dan pengawasannya nol.
Beberapa pasokan yang dikirim ke Pasar Pantauan itu ‘dibelokkan’, yang ditaruh di pasar hanya beberapa ratus karton, ribuan lainnya ‘dibelokkan’ entah ke mana. Itu baru satu komoditas. Bisa dibilang saat ini: satu komoditas, satu mafia,”
jelas Reynaldi.
Kondisi serupa juga terjadi di hulu. Petani seringkali terjerat sistem ijon oleh rentenir dan tengkulak lantaran butuh uang cepat untuk biaya hidup atau sekolah anak.
Akibatnya, saat panen raya—seperti panen bawang merah di Brebes—petani tidak memiliki daya tawar, dan barang langsung dikuasai pengepul besar untuk dipermainkan harganya di kota-kota besar.
Menghadapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, IKAPPI mendesak pemerintah—khususnya eksekutif yang memiliki kewenangan langsung—untuk melakukan reformasi struktural tata niaga Pangan.
Reynaldi berkata, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan stimulus fiskal dan non-fiskal kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar terbebas dari jerat tengkulak.
Kedua, memangkas rantai pasok yang selama ini terlalu panjang (dari petani, tengkulak, pengepul, mafia, pengecer, baru kepada konsumen).
Terkait program MBG, IKAPPI memberikan rekomendasi konkret kepada Badan Gizi Nasional agar tidak mematikan mata pencaharian pedagang kecil.
Ketika Badan Gizi Nasional berani mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh SPPG memasok bahan bakunya melalui pasar tradisional di sekitarnya, ekosistem ekonomi akan berjalan sehat. PAD (Pendapatan Asli Daerah) masuk, perputaran uang tetap di desa tersebut. Jangan malah diserahkan ke korporasi atau segelintir orang,”
tegas Reynaldi.
Jika pemerintah tidak segera membenahi tata kelola ini, impian Presiden Prabowo mencapai swasembada pangan pada 2028-2029 diyakini hanya menjadi retorika, sementara rakyat dan pedagang pasar terus menjadi korban “kartel” musiman.
Gurita Oligarki Pangan
Lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri seolah menjadi keniscayaan yang harus diterima masyarakat setiap tahunnya.
Di balik narasi klasik “hukum supply and demand”, ada struktur pasar yang cacat dan kekuatan kapital raksasa yang secara senyap mendikte isi perut ratusan juta rakyat Indonesia.
Tahun ini, tekanan terhadap pasokan pangan semakin berat dengan berjalannya program MBG berskala raksasa.
Anggaran MBG yang melonjak dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp260 triliun pada 2026, secara otomatis menciptakan permintaan pangan dalam jumlah masif dan instan.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) Didin S. Damanhuri, berpendapat bahwa kenaikan harga pangan saat ini tidak bisa dilepaskan dari imbas program MBG.
Ketika negara masuk ke pasar sebagai pembeli raksasa (big buyer) di tengah ketersediaan pasokan yang terbatas atau inelastis, dampaknya dapat menghantam konsumsi rumah tangga biasa.
Itu fenomena alamiah. Kalau ada pembelian besar-besaran dari pemerintah dengan dana APBN yang luar biasa besar, sementara pasokan terbatas, maka harga pasti naik. Ini akan menekan pasokan untuk berbagai kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, dan sayur,”
jelas Didin kepada owrite.
Akibatnya, masyarakat luas—yang tidak masuk dalam ekosistem vendor MBG—harus menanggung beban inflasi dan membeli kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih mahal.
Narasi soal “Mafia Pangan” sering dianggap sebagai mitos atau sekadar tameng pemerintah saat gagal mengendalikan harga. Namun, riset panjang yang dilakukan Didin membuktikan sebaliknya.
Ia menegaskan bahwa mafia dan kartel pangan di Indonesia adalah entitas nyata yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Kekuatan mereka, kata Didin, sangat terasa saat pemerintah terpaksa membuka keran impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi (atau diklaim tidak mencukupi).
Waktu mengimpor beras misalnya, mafianya itu bekerja. Hal yang sama terjadi pada daging sapi. Kalau ayam, struktur pasarnya memang oligopolis, ada pemain-pemain dominan. Lalu garam, Indonesia sudah tidak lagi menjadi produsen garam industri, dan garam konsumsi pun sebagian besar impor karena ada kartel garam,”
ucap dia.
Tidak hanya komoditas impor, gurita oligopsoni (kondisi pembeli tunggal/sedikit menguasai pasar) juga mencengkeram komoditas lokal seperti sayur-mayur dan buah-buahan.
Didin mengumpamakan harga jeruk Medan. Di tingkat petani di Sumatra Utara, harganya sangat rendah, tapi ketika masuk ke rak-tak mal atau supermarket di kota besar, harganya bisa berlipat ganda.
Mereka membeli produk impor maupun dalam negeri, lalu karena mereka menguasai jalur distribusinya, mereka bisa mendikte harga. Kartel pangan dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kenaikan harga dalam momen seperti ini.
Petani mungkin mendapatkan sedikit margin keuntungan, namun struktur oligopolis ini membuat sebagian besar kue ekonomi jatuh ke tangan para pemilik modal besar.
Kekuatan kapital para kartel pangan ini sangat luar biasa, bahkan seringkali lebih kuat dari instrumen negara. Didin mencatat, meski Polri memiliki Satgas Anti Mafia Pangan, nyatanya keberadaan kartel ini tidak pernah benar-benar bisa diberangus dari pemerintahan ke pemerintahan.
Lantas, reformasi struktural seperti apa yang harus dilakukan agar negara kembali berdaulat atas pangan? Didin menyarankan solusi konkret di bidang hukum ekonomi: Penguatan status dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Saat ini, posisi KPPU dinilai terlalu lemah untuk berhadapan dengan raksasa kartel yang diduga sering berkolusi dengan berbagai pihak.
Untuk membongkar korupsi swasta atau kartel-kartel itu, KPPU harus diperkuat. Levelnya harus dinaikkan menjadi komisi negara independen yang setara dengan KPK, dan berada di luar eksekutif. KPPU juga harus diberi kewenangan penuh, termasuk kewenangan untuk menyadap,”
kata Didin.
Tanpa adanya penegakan hukum persaingan usaha yang kuat dan independen, harga pangan diprediksi terus didikte oleh segelintir elite bisnis, akibatnya mencekik leher dan dompet rakyat.
Masyarakat, sekali lagi, hanya bisa pasrah melihat harga di papan pasar terus merangkak naik setiap kali kalender mendekati hari-hari besar.
Sengkarut Manajemen Stok
Di luar dugaan adanya permainan kartel dan panjangnya rantai pasok, ancaman lonjakan harga pangan menjelang Ramadan tahun ini memiliki dimensi ekonomi makro yang lebih kompleks.
Tekanan inflasi diproyeksikan akan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dipicu oleh kombinasi memanasnya harga energi dan perebutan pasokan pangan imbas program pemerintah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, memproyeksikan inflasi jelang Ramadan dan Lebaran kali ini akan terasa lebih menekan daya beli masyarakat.
Melihat tahun lalu yang rendah karena faktor diskon listrik, tampaknya inflasi tahun ini akan cukup tinggi ditopang oleh harga energi,”
kata Huda kepada owrite.
Bom waktu sesungguhnya berada pada kelompok volatile food (harga pangan bergejolak). Hadirnya program MBG yang dieksekusi secara masif diperkirakan menciptakan persaingan penyerapan pasokan di pasar domestik.
Barang bergejolak juga akan mengalami kenaikan, karena stok pangan akan berebutan dengan program pemerintah (MBG),”
ucap Huda.
Kondisi kelangkaan stok ini diperparah oleh persoalan klasik birokrasi dan waktu. Huda menyoroti pada awal tahun, program-program pemerintah biasanya belum sepenuhnya siap secara manajerial.
Ketika pasokan dalam negeri terbukti tidak mencukupi untuk melayani pasar reguler dan dapur MBG sekaligus, opsi impor seringkali menjadi jalan pintas.
Namun, impor bukanlah solusi instan. Pemenuhan dari impor juga akan terkendala waktu, sehingga kemungkinan stok dapat kurang dalam periode Ramadan-Lebaran.
Banyaknya faktor yang memengaruhi harga kebutuhan pokok seharusnya bisa dimitigasi bila pemerintah memiliki tata kelola data yang presisi.
Huda mengkritik manajemen stok pemerintah saat ini. Sengkarut kelangkaan dan lonjakan harga akibat efek ganda (Ramadan dan MBG) ini semestinya tidak perlu terjadi bila instrumen “Neraca Komoditas” difungsikan dengan benar.
Memang yang paling penting adalah manajemen stok barang. Sebenarnya sudah ada Neraca Komoditas yang seharusnya memperhitungkan kebutuhan MBG,”
tutur dia.
