Pemerintah mulai menyusun rencana terkait impor crude oil menyusul penutupan Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat (AS)-zionis Israel dan Iran. Jalur laut strategis yang selama ini menjadi nadi 20,1 juta barel minyak per hari itu kini tak bisa dilalui, dan memicu kekhawatiran gangguan suplai global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengatakan telah menggelar rapat khusus Dewan Energi Nasional (DEN) selama dua jam untuk membahas dampak situasi tersebut terhadap ketahanan energi nasional.
Kita tahu bahwa Selat Hormuz sekarang lagi ditutup akibat dinamika perang antara Israel, Amerika dan Iran. Dan ini dampaknya tidak hanya pada dampak perang, tapi juga berdampak pada energi global,”
kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Meski Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan yang melewati Selat Hormuz. Namun, sekitar seperlima impor crude nasional berasal dari kawasan tersebut.
Dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 persen. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil,”
ujar Bahlil.
Jika konflik berlarut, seperempat suplai bahan baku kilang domestik berpotensi terganggu. Karena hal itulah pemerintah mengambil opsi pengalihan sumber pasokan dari wilayah lain.
Maka skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita,”
bebernya.
Langkah tersebut menandai respons cepat pemerintah terhadap risiko geopolitik. Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah tak ingin berspekulasi soal kapan konflik akan mereda.
Sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 2–4 minggu, tapi keyakinan kami setelah kami melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai,”
ungkap Bahlil.
Meski demikian, Bahlil tetap memastikan bahwa stok energi dalam kondisi aman menjelang Idul Fitri.
Untuk stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional,”
tekan Bahlil.
Standar minimum nasional, kata Bahlil, berada di angka 21 hari. Namun, kapasitas maksimal penyimpanan Indonesia hanya 25–26 hari. Pemerintah pun mengakui keterbatasan ini dan tengah merancang pembangunan storage dengan kapasitas hingga tiga bulan, mendekati standar internasional.
