Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini tengah menghadapi tekanan cukup besar akibat perang yang terjadi di Timur Tengah (Timteng). Perang itu telah menyebabkan harga minyak dunia terbang ke level US$100 per barel dan rupiah anjlok menyentuh Rp17.000 per dolar AS.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman mengatakan APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak Indonesia sebesar US$70 per barel, dan kurs rupiah Rp16.500 per dolar. Sehingga dengan dua variabel utama bergerak negatif sekaligus, APBN akan mengalami tekanan cukup besar.
Kondisi ini otomatis meningkatkan beban subsidi energi dan biaya impor BBM, sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit,”
ujar Rizal kepada owrite Rabu, 11 Maret 2026.
Skenario Minyak Dunia Lampaui Asumsi
Rizal menjelaskan, bila harga minyak terus bertahan jauh di atas asumsi, potensi pelebaran defisit akan cukup nyata.
Dia menggambarkan, bila harga minyak bertahan di kisaran US$90–US$100 per barel, maka defisit APBN berpotensi naik di kisaran 3–3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melampaui target awal sekitar 2,6–2,7 persen dari PDB.
Artinya bantalan fiskal relatif tipis dan pemerintah akan menghadapi dilema antara menambah subsidi, memangkas belanja lain, atau membiarkan defisit melebar,”
tegasnya.
Rizal menilai, meski pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan, APBN sebenarnya masih mampu menyerap gejolak dalam jangka pendek. Namun, bila harga minyak tinggi dan rupiah melemah berlangsung beberapa bulan, maka tekanan fiskal akan semakin berat karena subsidi energi dan kompensasi akan terus membengkak.
Dalam situasi ini, daya tahan APBN sangat bergantung pada kecepatan respons kebijakan pemerintah,”
katanya.
Butuh Rp340 Triliun Buat Tahan Kenaikan BBM
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan jika harga minyak terus berada di atas asumsi US$70 per barel hingga akhir Maret, maka APBN akan mengalami tekanan. Setidaknya, dibutuhkan anggaran Rp340 triliun untuk menahan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG subsidi tidak naik.
Subsidi energi tidak akan sanggup menanggung oil crunch atau terganggunya bukan hanya harga tapi pasokan minyak. Butuh Rp340 triliun ruang fiskal sampai akhir tahun agar BBM dan LPG tidak naik harganya,”
ujar Bhima saat dihubungi owrite.
Menurut Bhima, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah seharusnya pada pekan ini melakukan perubahan pada APBN, agar keuangan negara tidak jebol. Salah satunya, memindahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menambah subsidi energi.
Harusnya minggu ini sudah ada pembahasan APBN perubahan dengan skema realokasi anggaran. Misalnya alokasi belanja yang tidak urgen seperti MBG hingga Kopdes dan food estate digeser ke tambahan subsidi energi,”
jelasnya.
Bhima mengatakan, pemerintah juga bisa melakukan penyatuan kembali nomenklatur kementerian lembaga (K/L) untuk menghemat belanja barang dan pegawai.
Transfer daerah, dana pendidikan dan dana desa kan sudah dikorbankan untuk efisiensi. Nah sekarang saatnya MBG dan Kopdes,”
tegasnya.
Ingatkan Tak Melebarkan Defisit APBN
Adapun jika pemerintah tidak juga melakukan penyesuaian APBN, Bhima memperkirakan defisit APBN pada kuartal II-2026 akan mencapai 3,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan akhir tahun di 3,8 persen PDB. Artinya, defisit APBN melampaui batas yang ditetapkan sebesar 3 persen.
Kuartal II defisit bisa tembus 3,2 persen dari PDB dan akhir tahun berisiko tembus defisit 3,6-3,8 persen. Melanggar konstitusi,”
terangnya.
Bhima mengingatkan, agar pemerintah tidak melakukan pelebaran defisit APBN. Menurutnya, bila pemerintah mengambil langkah tersebut, maka akan memengaruhi rating surat utang RI.
Opsi melebarkan defisit anggaran justru memengaruhi rating surat utang. Bisa di downgrade jadi junk bond atau surat utang sampah,”
tegasnya.
