Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta agar Indonesia memberikan pasokan energi berupa Liquefied Natural Gas (LNG) dan batu bara ke negaranya. Permintaan ini disampaikan Presiden Lee saat menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto.
Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak memberikan jawaban pasti atas permintaan tersebut. Ia mengatakan, saat ini pemerintah mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, khususnya untuk LNG.
Tentu ini nanti akan menjadi hal tersendiri, karena kita memang domestic demand terhadap LNG juga meningkat. Jadi nanti itu yang akan kita bahas ke depan,”
ujar Airlangga dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden Kamis, 2 April 2026.
Airlangga mengatakan, Korea Selatan sendiri memang 70 persen dari energinya bergantung dari Timur Tengah. Sehingga, Korea berharap Indonesia bisa membantu agar mendapatkan alternatif energi karena perang yang terjadi di Timur Tengah.
Korea yang 70 persen daripada energinya bergantung kepada Timur Tengah, itu merasa bahwa ada alternative energy yang bisa dibantu oleh Indonesia, yaitu terkait dengan supply LNG dan batu bara,”
katanya.
Adapun pada hari ini, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik 5 persen menjadi US$106,42 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat untuk pengiriman Mei naik 4,1 persen menjadi US$104,21 per barel.
RI Bakal Kenakan Pajak Ekspor Batu Bara
Di samping itu, Presiden Prabowo sudah menyetujui besaran bea keluar (BK) atas ekspor komoditas batu bara. Kemungkinan kebijakan ini akan berlaku pada April 2026.
Purbaya mengatakan, meski sudah mendapatkan restu besaran tarif dari Prabowo. Pemerintah masih harus melakukan rapat teknis dengan sejumlah kementerian.
Angka (BK batu bara) sudah diputuskan oleh Presiden. Tapi kan rapat terakhir itu diskusiin dulu, baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. Tapi yang jelas akan dikenakan bea keluar sesuai dengan arahan Presiden,”
ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kutip Kamis, 26 Maret 2026.
