Kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) pada 1 April 2026 sebesar 70 persen, dapat berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat.
Menurut Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), kenaikan harga tiket pesawat bisa tembus hingga 25 persen.
Kalau avtur naik plus minus 40 persen dari cost, maka kenaikan akan berdampak langsung ke total biaya sekitar 25–30 persen. Artinya tidak full pass-through karena ada efisiensi dan hedging. Nah maskapai hampir pasti akan pass-through sebagian besar ke tiket, karena margin industri ini tipis. Artinya, potensi kenaikan tiket bisa di kisaran 10–25 persen, tergantung rute dan strategi maskapai,”
kata Ronny pada Owrite, Selasa 7 April 2026.
Ia menjelaskan, biasanya pihak maskapai tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga mengurangi frekuensi penerbangan, menghapus rute marginal, sehingga efeknya ke ekonomi daerah bisa lebih serius daripada sekadar tiket mahal.
Selain itu, kenaikan avtur juga mengacu pada faktor geopolitik dan faktor internal. Menurut Ronny, kedua faktor tersebut ikut berperan dalam kenaikan avtur.
Ini tidak hitam-putih juga sih, tapi kombinasi keduanya (faktor geopolitik dan faktor internal). Pertama, faktor global. Konflik geopolitik berujung pada gangguan supply minyak. Faktor transisi energi berujung pada kapasitas refining global menjadi terbatas. Namun ada faktor internal juga. Misalnya pasokan avtur sangat terkonsentrasi atau semi-monopoli. Lalu distribusi ke bandara luar Jawa mahal dan tidak efisien. Lalu kurangnya transparansi pricing formula di hilir,”
beber Ronny.
Menurut ISEAI, faktor global bisa sebagai “pemicu” kenaikan avtur, namun besar kecilnya dampak sangat ditentukan oleh inefisiensi domestik. Ronny pun menjabarkan tiga opsi yang dapat diambil pemerintah untuk kenaikan avtur itu.
Kalau kita bicara realistis alias bukan politis atau populis, ada tiga opsi dengan konsekuensi yang berbeda. Pertama, fuel surcharge, ini paling cepat dan market-based. Kelebihannya, profesional, transparan, tidak membebani APBN. Masalahnya langsung memukul konsumen,”
ujar Ronny.
Kemudian yang kedua yakni subsidi, baik langsung atau terselubung. Kelebihannya, akan menahan harga tiket. Sementara risikonya dapat membebani fiskal dan berisiko salah sasaran, sehingga dalam kondisi fiskal ketat, opsi ini tidak sustainable.
Ketiga, membuka kompetisi avtur atau solusi struktural. Kelebihannya, menekan harga dalam jangka panjang. Kendalanya, butuh reformasi regulasi dan infrastruktur. Menurut saya, ini yang paling penting, tapi paling lambat dieksekusi,”
tutupnya.
