Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendorong Danantara mengelola dan mengintegrasikan ekosistem transportasi digital nasional.
Hal tersebut sembari menantikan penerbitan Peraturan Presiden tentang Ojek Online yang mengatur skema bagi hasil 90:10.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono berkata usulan keterlibatan Danantara bukan untuk membebani anggaran negara atau sekadar “bakar uang”, namun merupakan strategi guna memastikan keberlanjutan industri melalui skema bagi hasil yang lebih adil.
Kami telah mengkaji secara empiris dengan hasil kajian “Policy Brief Garda Indonesia” 45 halaman dari asosiasi sebagai acuan regulator untuk dapat menerbitkan regulasi skema bagi hasil 90:10,”
kata Igun kepada Owrite.id, Senin, 13 April 2026.
Regulasi setingkat Peraturan Presiden diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang yang wajib dipatuhi oleh seluruh platform dengan mematuhi margin bagi hasil 10 persen untuk platform.
Sementara, Danantara dapat berperan pada tata kelola ekosistem transportasi digital sebagai orkestrator melalui instrumen investasi golden share yang memiliki hak veto agar platform patuh pada regulasi.
Kehadiran Danantara dalam ekosistem transportasi digital bukan untuk “bakar uang”, melainkan memastikan disiplin pasar dan distribusi nilai yang adil. Danantara berfungsi sebagai stabilisator otomatis (market stabilizer), penjamin keadilan dalam ekosistem, dan bukan operator yang menanggung kerugian operasional,”
jelas Igun.
Asosiasi memahami kekhawatiran publik perihal inefisiensi dan korupsi jika Danantara turut campur tangan dalam ekosistem tersebut. Igun menegaskan desain yang didorong bukan model birokratis konvensional.
Melainkan tata kelola berbasis korporasi modern dengan melibatkan asosiasi serta lembaga pengawas anti korupsi, transparansi digital sesuai desain (audit algoritma, pelacakan keuangan secara real-time, laporan keuangan terbuka), public-private discipline (benchmark terhadap standar efisiensi industri).
Keterlibatan Danantara justru memungkinkan pengelolaan berbasis investasi, bukan anggaran rutin negara. Mekanisme kontrol berbasis imbal hasil (return-driven accountability)
Risiko inefisiensi bukan alasan untuk absen, tetapi alasan untuk merancang tata kelola yang lebih canggih dan terkendali,”
ujar dia.
