Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 2 persen pada perdagangan hari ini. Merosotnya IHSG ini dikaitkan hadirnya BUMN khusus ekspor, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
Purbaya mengatakan, sebenarnya pelaku pasar belum mengetahui manfaat dari BUMN khusus ekspor ini. Namun, ia meyakini seiring berjalannya waktu, IHSG akan kembali menguat.
Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa, kan kalau ada ketidakpastian biasanya takut, jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya akan naik,”
ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Klaim Pendapatan Swasta Bisa Naik
Purbaya menuturkan, dengan adanya BUMN ekspor ini, justru akan membuat pendapatan perusahaan di Indonesia tumbuh dan penerimaan negara moncer. Sebab, praktik curang seperti under invoicing bisa tertutup.
Jadi harusnya bisa double untungnya yang list di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang sudah bursa, pasti pelan-pelan akan naik secara signifikan,”
imbuhnya.
Prabowo Ingin BUMN Pengekspor Tunggal
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah mewajibkan ekspor sejumlah komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Komoditas ini meliputi kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) hingga batu bara.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Prabowo mengatakan, aturan ini diterbitkan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA Indonesia.
Penjualan semua hasil SDA kita dimulai CPO, batu bara dan paduan besi, ferro alloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut,”
ujar Prabowo di DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
