Diketahui, saat ini, rentang ICP yang dipertimbangkan berada di kisaran US$70 hingga US$95 per barel.
Menurut Bahlil, penetapan angka final ICP belum dilakukan karena Pemerintah masih mencermati perkembangan harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi pasar energi dalam beberapa bulan ke depan.
Iklan
Kisarannya batas minimum US$70 dan maksimalnya di angka US$95. Sambil kita lihat perkembangan dinamika nanti sampai dengan bulan Agustus, berapa angkanya akan kita letakkan,”
kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, dikutip Selasa, 16 Juni 2026.
Pemerintah Pilih Menunggu Perkembangan Pasar
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./kye)
Bahlil menjelaskan, penetapan asumsi ICP menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan kerangka makro ekonomi dan postur APBN 2027.
Karena itu, pemerintah memilih menunggu perkembangan pasar minyak hingga mendekati pembahasan final RAPBN pada Agustus mendatang.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menilai terdapat peluang penurunan ICP apabila ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai mereda.
Menurut Laode, arah pergerakan harga minyak mentah global akan menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan pemerintah dalam menetapkan ICP ke depan.
Menanggapi tren harga minyak dunia yang kembali bergerak di kisaran US$80 per barel, Laode menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar dan mengumumkan ICP secara berkala setiap bulan.
Penyusunan harga ICP akan diumumkan berkala setiap bulan,”
jelasnya.
Pemerintah, sebelumnya, mengandalkan ICP sebagai salah satu asumsi dasar dalam penyusunan APBN karena berpengaruh terhadap penerimaan negara, subsidi energi, hingga belanja sektor energi. Oleh sebab itu, penetapan ICP 2027 akan mempertimbangkan kondisi pasar minyak global hingga perkembangan geopolitik yang terjadi menjelang pembahasan RAPBN.
