Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkurang. Sebab Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan memberikan makanan bergizi ke kelompok masyarakat desil 8 hingga 10.

Namun Purbaya mengaku, tidak mengetahui detail terkait mekanisme yang akan diterapkan. Sebab, pengaturan teknis sepenuhnya akan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Saya nggak tahu detailnya seperti apa, saya musti tanya ke Kepala MBG gimana prosedurnya itu kan mereka yang kendalikan sepenuhnya,”

ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Kurangi MBG di Sekolah Bagus

Siswa menunjukan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 002 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, Senin (20/7/2026).
Siswa menunjukan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 002 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, Senin (20/7/2026). (ANTARA FOTO/Angga Palguna/nz)

Purbaya menilai, siswa dari kelompok masyarakat mampu biasanya berasal dari sekolah-sekolah bagus. Nantinya, bila ada siswa menyatakan tidak ingin menerima MBG, maka berpotensi menciptakan efisiensi anggaran.

Pasti ada kurang kalau gitu dengan penghematan lah, bukan potongan. Tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti,”

tuturnya.

Di samping itu, Purbaya mengatakan bahwa akan bertemu Kepala Badan Gizi Nasional baru Sudaryono guna membahas masa depan anggaran MBG.

Nanti ya, minggu depan mungkin saya ke sana. Karena kemarin ke sana sakit,”

imbuhnya.

MBG Diberikan Berdasarkan Desil

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari (tengah) bersama Trenggono (kedua kanan) tiba untuk mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Presiden Prabowo menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk membahas perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari (tengah) bersama Trenggono (kedua kanan) tiba untuk mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengatakan pihaknya masih mengkaji skema penerima program MBG termasuk terkait wacana pembatasan penerima berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil.

Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi,”

kata Trenggono usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Jumat, 17 Juli 2026.