Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah sedang memetakan daerah yang mengalami kesulitan fiskal setelah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Sebanyak 490 pemerintah daerah berpotensi memperoleh tambahan dana.
Purbaya mengatakan pemetaan dilakukan terhadap seluruh pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan. Dalam hal ini, termasuk daerah yang berpotensi tak mampu membayar gaji pegawai aparatur sipil negara hingga membiayai pelayanan dasar.
Sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity,”
kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Purbaya mengatakan bakal terus melakukan pemantauan terhadap kondisi fiskal setiap daerah.
Menurut dia, pemerintah akan terus melakukan monitor untuk mengetahui pemerintah daerah mana saja yang membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Jadi, saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia. Mana yang kira-kira kurang akan kita hitung,”
ujarnya.
Purbaya mengatakan, dari hasil pemetaan Kemenkeu, ada sekitar 490 pemerintah daerah berpotensi memperoleh tambahan dana. Namun, realisasinya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Jadi, peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa,”
jelasnya.
