Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

MBG Tembus 57 Juta Penerima, Negara Sudah Gelontorkan APBN Rp134 Triliun

Menkeu Suahasil Nazara klaim hingga saat ini program MBG sudah semakin tepat sasaran karena didukung upaya reformasi Badan Gizi Nasional.

1 menit
Sumber di Google
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. (Sumber: Youtube Sekretariat presiden)
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. (Sumber: Youtube Sekretariat presiden)
Anisa Aulia

Oleh

Ringkasan beritaCek poin
  1. Penerima MBG sudah mencapai 57 juta orang, melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
  2. Suahasil menjelaskan beberapa kebijakan reformasi yang sudah dilakukan oleh BGN diantaranya SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun, dari pagu anggaran Rp218,77 triliun.

Adapun untuk penerima MBG sudah mencapai 57 juta orang, melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk siswa penerima MBG tercatat sebesar 46,2 juta, dan non siswa sebanyak 10,8 juta orang.

Makan bergizi gratis Rp134,2 triliun selama delapan bulan pelaksanaan APBN 2026, track record realisasi anggaran bisa dilihat dari Januari sampai dengan Agustus,”

kata Suahasil dalam konferensi pers Jumat, 18 September 2026.

Dinilai Semakin Membaik

Dua petugas menata ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bekasi, Jawa Barat
Dua petugas menata ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bekasi, Jawa Barat (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz)

Suahasil menilai, program MBG hingga saat ini semakin tepat sasaran. Hal itu didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir.

Iklan

Karena itu Kementerian Keuangan mendukung sekali reformasi BGN, Pak Kepala BGN koordinasi sangat erat dengan kami. Karena BGN ketika melakukan reform itu ada hal-hal yang perlu kita setel,”

terangnya.

Reform Kebijakan BGN

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga).

Suahasil menjelaskan beberapa kebijakan reformasi yang sudah dilakukan oleh BGN diantaranya SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk meningkatkan keamanan pangan MBG.

Kemudian menutup SPPG yang tidak memiliki SLHS, penataan SPPG di daerah 3T dengan stunting tinggi dan diprioritaskan untuk kelompok 3B (balita, ibu hamil, ibu menyusui) dan santri.

Jadi penataan-penataan ini semua adalah reform yang sangat baik membuat menjadi lebih tepat sasaran, termasuk yang terakhir target oleh BGN itu juga ada reform-nya, penentuan penerima manfaat ini sekarang dilakukan oleh BGN supaya lebih optimal,”

imbuhnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Anisa Aulia adalah jurnalis di OWRITE dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di VIVA.co.id dan Liputan6.com. Selama karirinya meliput ekonomi

  • Redaktur

    Dusep Malik

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.