Pemerintah akan melanjutkan penagihan kepada obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang masih memiliki kewajiban kepada negara. Penagihan ini akan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah selesai masa tugasnya pada akhir 2024. Sehingga, penagihan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui PUPN.
Satgas BLBI memang selesai di akhir tahun 2024, dan secara tata kelola pemerintahan itu dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan itu di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara,”
kata Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Pemerintah Ikuti PP No.4/2026
Suahasil menuturkan, pemerintah memiliki landasan baru untuk melanjutkan proses penyelesaian dan penagihan kewajiban tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2026. Sehingga, pemerintah akan terus mengejar para obligator atau debitur BLBI.
