Pemerintah sudah melunasi kewajiban surat utang terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berasal dari penanganan krisis 1997-1998, pada Agustus 2026 lalu. Namun, pelunasan ini tidak menghilangkan kewajiban hak tagih negara kepada debitur BLBI.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembayaran utang terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026 dengan menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia (BI).
Saya ingin menegaskan bahwa pelunasan ini tidak mengurangi, saya ulangi pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI,”
kata Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Debitur Tetap Ditagih
Suahasil menjelaskan, hak tagih tersebut berkaitan dengan proses penanganan perbankan pada masa krisis. Sejumlah bank yang memiliki debitur kemudian mendapatkan penanganan pemerintah, termasuk melalui rekapitalisasi serta bantuan likuiditas.
